Halbar, Legalpost.id- Massa Aksi Unjuk Rasa yang tergabung dalam organisasi Sentral Mahasiswa Halmahera Barat (Semahabar) Kota Ternate Senin, (10/06/2024) nyaris adu Jotos dengan Satuan Pamong Praja (Satpol PP) kantor bupati Halmahera Barat (Halbar).

Massa yang sebelumnya menggelar aksi di kantor DPRD Halbar itu berpindah tempat ke kantor bupati Halbar, namun sesampainya di halaman kantor bupati Halbar massa ingin menerobos masuk dengan mobil di dalam ruang lobi kantor bupati sehingga terjadi insiden saling dorong Sera adu mulut dengan Satpol PP.

Beruntung kejadian itu terhenti karena anggota Satpol PP mengijinkan massa aksi itu dapat menyampaikan aspirasi di ruang lobi lantai satu kantor bupati dengan sejumlah kesepakatan antara kedua belah pihak.

Ketua Semahabar kota Ternate M Haris F Kunter, dalam orasinya meminta bupati Halbar James Uang Kembalikan lokasi rencana pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama Ke Loloda Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana ditetapkan Kementerian Kesehatan RI.

Dia mengaku RS Pratama sejak Tahun 2023 sesuai dengan hadiah yang diberikan langsung oleh Kementrian Kesehatan secara administratif letaknya berada di Loloda.

Namun disayangkan memasuki Tahun 2024 bupati dinilai menggunakan haknya untuk memindahkan konstruksi pembangunan RS Pratama dari Loloda ke Ibu dengan alasan yang cenderung abai terhadap hak-hak warga Loloda tepatnya desa Janu.

Padahal kata dia, Loloda dalam aspek Pelayanan Kesehatan masih sangat susah, bahkan setiap kali pelayanan kesehatan sering memakan korban ketika di rujuk dari puskesmas setempat menuju ke RSUD di pusat aktivitas pelayanan Kota Jailolo.

"Warga Loloda justru berharap Kado dari Kementrian Pusat untuk pembangunan RS Pratama di Loloda menjadi sebuah harapan baru untuk menepis kejadian-
kejadian yang dapat memakan korban."teriakan dia dalam orasinya.

Menurut dia, ika pembangunan RS itu dibangun di Loloda maka infrastruktur pendukung lainnya ikut serta dibangun seperti jalan, jembatan dan lain-lain.

"Sayangnya bupati terkesan mengesampingkan kebutuhan warga Loloda."ucapnya.

Terlebih kata dia, pemindahan lokasi pembangunan RS dari Loloda ke Ibu dinilai cacat secara administratif karena belum memenuhi syarat dan ketentuan dalam perundang-undangan seperti, UU
No.25 Tahun 2024.

Bersama massa aksi dia juga menuntut agar RS Pratama harus ditetapkan dan menjadi milik warga Loloda untuk memberikan. Jaminan kesejahteraan warga Loloda. Bahkan bupati diminta jelaskan Peralihan Lokasi RS Pratama serta transparansi anggaran pembangunan RS Pratama.

Sementara Korlap Ifano Haruna Haji (Fando)
Dalam orasinya mengaku 15 Program JUJUR dinilai omong kosong. Massa bahkan menolak kehadiran PT Geodipa di Halmahera Barat dan aktifkan kembali terminal Sidangoli serta berikan pemekaran untuk Jailolo Pesisir dan harus bertanggungjawab atas penyalahgunaan dana PEN.

Ifano mengku menyesal dengan kondisi Halbar karena 1001 macam masalah yang terjadi di Halbar dinilai tak kunjung terselesaikan dan posisi bupati atau Pemda Halbar cenderung menafikan tugas dan tanggungjawabnya.

Padahal kata dia, Halbar merupakan kabupaten tertua sejak Provinsi Maluku masih berada di Ambon, namun dalam berbagai aspek masyarakatnya masih jauh dari kata sejahtera.

Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan (Kabag Prokopim) Setda Halmahera Barat, Ramli Naser, disaat bersama massa aksi mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan akan disampaikan langsung kepada bupati Halbar James Uang.

Dia berharap massa aksi tertib dalam menyampaikan aspirasi karena setiap yang disampaikan akan di dengar dan menjadi catatan pemerintah daerah untuk dipertimbangkan.