SOFIFI, Legalpost.id - Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, mengapresiasi Kementerian UMKM atas penandatanganan perjanjian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersama BPD Maluku Malut dalam kegiatan rapat koordinasi penyaluran KUR regional Indonesia Bagian Timur yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara, Jumat (26/6/2026).

Rapat koordinasi penyaluran KUR ini dipimpin langsung oleh Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, didampingi Wakil Gubernur, Sarbin Sehe, Plt. Deputi Bidang Usaha Mikro, Riza Damanik, dan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Malut, Handi Susila.

Wagub dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa bagi kawasan Indonesia bagian timur, keberadaan KUR memiliki nilai yang sangat strategis. Wilayah Maluku Utara memiliki potensi besar pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, perdagangan, industri pengolahan, hingga ekonomi kreatif.

Potensi tersebut memerlukan dukungan pembiayaan yang mudah dijangkau agar dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurutnya, penyaluran KUR tidak cukup hanya dilihat dari besarnya angka realisasi. Hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana pembiayaan tersebut benar-benar sampai kepada pelaku usaha yang membutuhkan, digunakan secara produktif, serta mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

"Kita berharap KUR tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong transformasi ekonomi daerah, meningkatkan produktivitas usaha, memperluas kesempatan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan kepada bank daerah untuk menjadi bagian dari penyaluran KUR merupakan langkah yang sangat positif dalam memperluas jangkauan layanan pembiayaan kepada masyarakat.

Wagub berharap kegiatan rakor ini dapat menghasilkan rekomendasi dan langkah-langkah yang efektif dalam memperkuat akses pembiayaan UMKM di kawasan Indonesia Bagian Timur.

Sementara itu, Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa hal ini menjadi komitmen Kementerian UMKM untuk memastikan program pemerintah berjalan sebagaimana perintah Presiden dalam rangka pemerataan kesejahteraan masyarakat. "Melalui forum ini, kita ingin memastikan KUR itu sampai pada masyarakat dengan tepat sasaran, tepat alokasi, serta tepat jumlahnya," kata Helvi.

Ia juga mengajak komitmen dari semua pihak penyelenggara KUR, terutama Himbara dan beberapa bank swasta maupun nasional, termasuk BPD Maluku Malut. "Kami akan melanjutkan progres ini sehingga tercapai kemanfaatan dari tujuan pemerintah dalam mengadakan program KUR ini," ucapnya.

Kegiatan rakor ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh Plt. KPA KUR dengan Direksi PT BPD Maluku-Malut. Kegiatan rakor ini pun dihadiri oleh lembaga penyalur, lembaga penjamin KUR, OJK, BPKP, serta instansi terkait lainnya.(*)