Opini

Putuskan Rantai Penularan Covid-19, Solusi Untuk Halbar

Village Physical Distancing (VPD) Kabupaten Halmahera Barat
"Sebuah Alternatif Penanggulangan Covid1"

Pademi virus corona (covid-19) menjadikan hampir seluruh makhluk hidup yang berada di belahan bumi merasa terancam atas keamanan fisik dan psikis.

Bahkan ketentraman hidupnya, tidak terkecuali di wilayah pemerintahan Provinsi Maluku Utara dan lebih khusus di Kabupaten Halmahera Barat, dimana masyarakatnya dan bahkan  Pemerintahnya sendiri sudah mulai panik dengan berbagai sebaran isu yang menyengat baik yang positif maupun negatif.
Langkah-langkah persuasif  dan prefentif mungkin telah diambil dan dijalankan namun belum menunjukan tren yang signifikan,

Dimungkinkan karena variabel yang dipakai masih bersifat sporadis.

Sangat dimungkinkan formula ini dapat diterapkan di Kabupaten Halmahera Barat sebagai salah satu perlakuan responsif dalam menerjemahkan sikap yang dicetuskan oleh Pemerintah Propinsi Maluku Utara melalui Instruksi Gubernur No. 4 Tahun 2020 tertanggal 22 April 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid'19) di setiap pintu masuk Wilayah Propinsi Maluku Utara.

Oleh sebab itu salah satu langkah alternatif yang perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, yaitu membuat alternatif pencegahan ataupun meminimalisir penyebaran Covid-19 (Virus Corona) dengan menerapkan Village Physical Distancing (VPD) atau pembatasan sosial wilayah pedesaan.

Langkah ini patut diambil sebelum penyebaran virus semakin menggila (tidak terkendali) ataupun sebelum dilabeli dengan zona merah.

Pada dasarnya VPD sama dengan bentuk pembatasan sosial atau physical distancing, namun VPD ini lebih cenderung diterapkan setiap masing-masing zona (skala desa).

Dalam hal ini setiap desa menerapkan cek poin di setiap berbatasan. Setiap warga yang masuk ke desa akan dicek dan dipantau kondisi suhu tubuh serta riwayat perjalanan dan penyakit. Setiap desa harus dibekali dengan pengetahuan dasar pemberlakuan physical distancing, agar setiap desa bisa menjalankan kebijakan tersebut dengan baik.

Sebagai pertimbangan VPD bisa diterapkan minimal selama 50 hari atau lebih sesuai kebutuhan ataupun kondisi perkembangan penyebaran virus. Untuk itu penting adanya sosialisasi secara rutin yg dilakukan oleh instansi terkait termasuk perangkat desa sebagai garda terdepan, sehingga setiap masyarakat desa mendapat pengetahuan dasar tentang physical distancing.

Penerapan VPD bisa dilakukan sesuai dengan kearifan lokal dengan melibatkan semua stake holder, baik perangkat desa, RT/RW, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama, Bhabinkamtibmas maupun babinsa.

Selain itu Pemerintah Daerah harus
menyiapkan safe house yang akan diperuntukkan sebagai tempat karantina bagi pendatang yang masuk ke wilayah Kabupaten Halbar, terutama pendatang yang berasal dari zona merah dan semua kecamatan harus disediakan safe house, termasuk ditingkat desa juga diupayakan menyiapkan tempat karantina bagi warganya yang baru datang dari wilayah zona merah.

Pemerintah Daerah harus memerintahkan agar seluruh pejabat daerah maupun perangkatnya dan juga aparat desa untuk tidak pergi ke wilayah-wilayah beresiko selama pandemi Covid-19 ini.

Hal itu dimaksudkan untuk menekan/perpendek penyebaran wabah Covid-19 agar tidak semakin meluas, terkecuali untuk mereka yang sedang menghadapi situasi darurat ataupun dalam hal ini aparat bertugas yang tidak bisa ditunda.

Keterlibatan Stake holder maupun penyiapan sarana dan prasarana berupa akomodasi/logistik tersebut tidak terlepas dari konsekwensi membengkaknya kebutuhan anggaran, namun diyakin dan percaya bahwa demi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab serta bakti kepada daerah dan negara, maka semua itu dapat diatur atau diatasi sebagaimana mestinya, (tim)

Komentar

Loading...