Ternate,legalpost.id-Di Sela detik-detik memperingati Dies Natalis GPM yang Ke 74 Tahun dan menjemput hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2021 nanti, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kota Ternate, Juslan J. Hi Latif mengatakan akan bersama-sama dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GPM Provinsi Maluku Utara (Malut), melakukan aksi refleksi untuk menyambut hari lahir Pancasila.

Menurut Juslan, bagi GPM Keputusan Presiden (Keppres) RI nomor 24 tahun 2016 yang menetapkan 1 juni 1945 sebagai hari lahirnya pancasila sudah sesuai dengan perjalanan sejarah bangsa indonesia khususnya pembentukan ideologi pancasila sebagai dasar negara indonesia merdeka.

Dalam anjuran Keppres tersebut memuat tiga point, yakni 1. Menetapkan Tanggal 1 juni 1945 sebagai hari lahir pancasila, 2. Tanggal 1 juni merupakan hari libur nasional, 3. Pemerintah dan seluruh komponen bangsa dan masyarakat indonesia memperingati hari lahir pancasila setiap tanggal 1 Juni.

"Olehnya itu, walaupun pemerintah sudah memberi payung hukum melalui KEPPRES terhadap penetapan hari lahirnya pancasila, Tetapi hingga saat ini realitas dan dinamika kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bahwa seolah-olah indonesia seperti menjadi "laboratorium" Ideologi-ideologi. sebab, berbagai macam ideologi transnasional yang masuk ke indonesia dan kekuatannya hampir tidak bisa di kendalikan oleh negara. Sehingga "mereka" juga ikut merumuskan kebijakan-kebijakan nasional dan menjadi produk hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ideologi pancasila," ujarnya kepada media ini, Minggu (30/5/2021)

Lanjutnya, maka dari itu, sabagai kaders soekarnois pihaknya secara institusi Gerakan Pemuda Marhaenis meminta kepada pemerintah agar tetap tegas kepada organisasi atau ormas yang anti terhadap ideologi pancasila sebagai dasar negara.

"Selain itu, lewat aksi refleksi ini pula kami bersama-sama menyoroti terkait dengan dugaan dan indikasi terjadi praktek penyalahgunaan anggaran penanganan COVID-19 senilai ratusan Miliar sebagaimana temuan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Malut. Di mana anggaran penanganan Covid-19 senilai ratusan miliar diduga kuat tidak ikut di pertanggungjawabkan dalam dokumen LKPJ Gubernur Malut dalam sidang paripurna akhir bulan maret lalu," jelasnya

Ia menambahkan, anggaran penanganan covid-19 di Kota Ternate juga di nilai bermasalah, sehingga aparat penegak hukum di minta untuk bertindak dan menyelidiki lebih jauh, karena dugaan biaya honorer untuk satuan tugas (Satgas) di tingkat kulurahan di kota ternate, dari hasil advokasi kami khususnya di Kecamatan Ternate Selatan tidak di bayarkan secara maksimal.

Sementara ketua DPD GPM Malut Sartono halek mengatakan bahwa, Selain memperingati Dies Natalis GPM yang Ke 74 tahun, juga menyambut hari lahir pancasila dan bulan Bung Karno di Juni nanti,

" selain 1 Juni hari lahir pancasila juga hari lahir Bung karno tanggal 6 Juni dan Haul bung karno tanggal 21 Juni, sehingga bagi kami ini sangat penting untuk merefleksikan kembali semangat perjuangan bung karno sebagai penggali pancasila dan bapak bangsa indonesia," pungkasnya.(Tim)