SOFIFI,Legalpost.id –Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara, Kadri La Etje, merespons dugaan belum lengkapnya perizinan aktivitas budidaya mutiara yang dilakukan PT Karya Alam Bahari (KAB) di Kabupaten Halmahera Selatan.

Kadri menjelaskan, perusahaan tersebut sebelumnya telah mengantongi izin dari pemerintah daerah. Namun, seiring perubahan regulasi, kewenangan dan mekanisme penerbitan izin usaha mengalami penyesuaian, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diperbarui melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Saat ini, proses perizinan usaha dilakukan melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko atau Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Salah satu tahapan yang harus dipenuhi pelaku usaha adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Menurut Kadri, proses penerbitan izin operasional melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) harus didahului pemenuhan persyaratan PKKPRL. Persetujuan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait.

“Yang menjadi persoalan mengapa izin-izin ini terlambat karena ada yang namanya PKKPRL. Sebelum izin operasional dikeluarkan oleh DPMPTSP, harus ada PKKPRL terlebih dahulu. Nah, izin ruang laut ini merupakan kewenangan penuh kementerian,” ujar Kadri kepada wartawan, Senin (9/11/2026).

Ia menerangkan, perubahan mekanisme perizinan tersebut tidak hanya berdampak pada usaha budidaya mutiara, tetapi juga sejumlah kegiatan usaha kelautan lainnya, seperti reklamasi, pemasangan rumpon, dan pembangunan jeti.

Kadri menegaskan, DKP Provinsi Maluku Utara tidak memiliki kewenangan menerbitkan izin usaha tersebut. Peran dinas teknis lebih pada fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangannya, sedangkan proses pengajuan izin dilakukan sendiri oleh pelaku usaha melalui sistem dan prosedur yang berlaku di PTSP.

Kadri menjelaskan, sesuai standar operasional prosedur (SOP), ASN maupun dinas teknis tidak diperkenankan mendampingi langsung pelaku usaha dalam proses pengurusan izin di ruang pelayanan PTSP. Ketentuan tersebut diterapkan untuk menjaga transparansi dan mencegah potensi gratifikasi.

Ia menyebutkan, sistem pelayanan PTSP telah terhubung dengan pemantauan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga proses perizinan harus berjalan sesuai prosedur.

Untuk menggambarkan tanggung jawab tersebut, Kadri mengibaratkan izin usaha seperti surat izin mengemudi (SIM). Apabila masa berlaku SIM seseorang telah habis, pemilik kendaraan sendiri yang bertanggung jawab mengurus perpanjangan. Sementara itu, penindakan terhadap pengendara yang tidak memiliki SIM menjadi kewenangan aparat kepolisian.

“Kalau masa berlaku izin perusahaan sudah habis, yang bertanggung jawab mengurus perpanjangannya adalah pihak perusahaan sendiri. Sama seperti SIM, pemiliknya yang harus mengurus perpanjangan. Jika tidak memiliki izin, tentu ada kewenangan aparat untuk melakukan penindakan,” jelasnya.

Karena itu, Kadri meminta persoalan perizinan PT KAB dilihat secara objektif. Ia menyebut perusahaan tersebut telah menunjukkan sikap kooperatif dalam mengikuti tahapan penyesuaian regulasi yang berlaku.

Terkait potensi kerugian yang mungkin dialami Pemerintah Provinsi Maluku Utara akibat keterlambatan penyelesaian perizinan, Kadri mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut untuk mengetahui mekanisme pelaporan dan pengawasan yang tepat.

Ia menilai salah satu kendala yang dihadapi pelaku usaha adalah proses pemenuhan persyaratan PKKPRL di tingkat pusat. Akibatnya, penyelesaian dokumen administrasi untuk memperoleh izin operasional di daerah turut membutuhkan waktu.

Kadri juga menyampaikan bahwa keberadaan PT KAB selama ini dinilai memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat sekitar, terutama melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh aktivitas usaha tetap harus memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. DKP Malut berkomitmen mengawal dan memfasilitasi komunikasi antara perusahaan dengan kementerian terkait agar proses verifikasi PKKPRL dapat segera diselesaikan.

Dengan demikian, aktivitas usaha PT KAB di Halmahera Selatan diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan hukum sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Maluku Utara.(*)