SOFIFI,Legalpost.id-Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku Utara menggelar forum koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan.

Kegiatan berlangsung di Gwen Hotel Ternate, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis (30/7/2026).

Plt. Kepala DKP Maluku Utara Kadri Laetje, mengatakan forum tersebut bertujuan menyatukan persepsi dan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengawasi berbagai pelanggaran hukum di wilayah perairan Maluku Utara.

"Forum ini menjadi wadah koordinasi untuk memperkuat pengawasan terhadap berbagai pelanggaran hukum di sektor kelautan dan perikanan, khususnya di wilayah laut Maluku Utara," kata Kadri Laetje.

Ia menjelaskan, sesuai kewenangan yang berlaku, Pemprov Maluku Utara memiliki tanggung jawab pengawasan di wilayah laut hingga 12 mil dari garis pantai. Sementara itu, pengawasan di atas 12 mil menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui PSDKP.

Menurutnya, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos telah menginstruksikan DKP untuk memperketat pengawasan terhadap berbagai aktivitas ilegal di laut, termasuk praktik illegal fishing, eksploitasi sumber daya laut, hingga penempatan rumpon yang tidak sesuai ketentuan.

"Gubernur Maluku Utara meminta agar pengawasan dilakukan secara ketat terhadap seluruh aktivitas ilegal di wilayah perairan, termasuk penempatan rumpon yang harus ditertibkan, baik milik nelayan lokal maupun pihak dari luar daerah," ujarnya.

Ia menegaskan, pengawasan tidak hanya difokuskan pada wilayah di bawah 12 mil, tetapi juga dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengawasi aktivitas di atas 12 mil.

Menurut Kadri, seluruh upaya pengawasan tersebut bertujuan memastikan sumber daya kelautan dan perikanan di Maluku Utara dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya nelayan lokal.

"Melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, kami berharap pengawasan di sektor kelautan dan perikanan semakin efektif sehingga mampu melindungi sumber daya laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir," tuturnya.

Forum koordinasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dalam memperkuat pengawasan, mempercepat penanganan pelanggaran, serta menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun kegiatan ini dihadiri berbagai instansi dan lembaga terkait, di antaranya TNI Angkatan Laut, Pangkalan TNI AL (Lanal), Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Polairud).

Lalu Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), organisasi nonpemerintah (NGO), Dinas Perhubungan, serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).(*)