SOFIFI,Legalpost.id–Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Maluku Utara menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Selasa (2/9/2025).

Dalam penyampaiannya, Juru Bicara Fraksi Hanura, Iswanto ST menegaskan bahwa perubahan APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang adil, pro-rakyat, dan tepat sasaran, bukan sekadar dokumen administratif tanpa keberpihakan pada masyarakat.

“Setelah mencermati dokumen Ranperda, kami menemukan adanya ketidakseimbangan alokasi anggaran. Beberapa sektor mendapatkan porsi kuat, sementara sektor lain justru lemah dan kurang menjadi prioritas,” tegasnya.

Fraksi Hanura menilai, alokasi pendidikan sebesar Rp822,78 miliar atau 23,5 persen dari total belanja daerah sudah memenuhi amanat konstitusi, namun masih terlalu dominan pada aspek operasional. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dinilai perlu lebih diprioritaskan.

Di sektor kesehatan, anggaran Rp422,55 miliar atau 12,1 persen sudah sesuai mandatory spending, tetapi distribusi layanan kesehatan dinilai belum merata antarwilayah.

Sementara untuk pekerjaan umum dan perumahan rakyat, alokasi masih lebih banyak terserap pada proyek non-strategis, padahal kebutuhan dasar seperti air bersih, sanitasi, rumah layak huni, dan penanganan kawasan kumuh mendesak untuk dipenuhi.

Di sektor sosial, anggaran Rp39,63 miliar dinilai terlalu kecil untuk menjawab kebutuhan kelompok rentan, seperti anak terlantar, penyandang disabilitas, dan lansia.

Fraksi Hanura juga menyoroti adanya peningkatan signifikan pada belanja hibah sebesar Rp42,27 miliar dan belanja modal tanah Rp55,58 miliar, sementara anggaran bantuan sosial justru turun Rp1,31 miliar, serta belanja jalan, jaringan, dan irigasi berkurang Rp31,90 miliar.

“Hal ini jelas tidak sejalan dengan kebutuhan nyata masyarakat Maluku Utara, yang masih sangat membutuhkan infrastruktur dasar dan perlindungan sosial,” tegasnya.

Melalui forum paripurna ini, Fraksi Hanura meminta Pemprov Malut melakukan penyesuaian kembali alokasi anggaran agar lebih berkeadilan, sesuai kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan prioritas nasional.

“Refocusing anggaran pada sektor esensial seperti infrastruktur dasar, pangan, perikanan, dan bantuan sosial mutlak diperlukan. Jika tidak dikoreksi, target RPJMD dan tujuan pembangunan inklusif akan sulit tercapai,” tutup Iswanto.(*)