SOFIFI,Legalpost.id—Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung perencanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan di daerah.

Kali ini, melalui Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan, Bappeda memfasilitasi dua agenda strategis sekaligus, yakni Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah untuk Tahun Anggaran 2025.

Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bappeda Malut, Zumarlan Keliobas, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wadah penting dalam proses harmonisasi arah kebijakan pembangunan daerah.

“Diskusi yang konstruktif dan kolaboratif menjadi kunci utama dalam menyusun kebijakan responsif, yang mampu menjawab tantangan serta dinamika kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Rapat Koordinasi dan Konsultasi RKPD Perubahan Kabupaten Halmahera Timur berlangsung di Ruang Rapat Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bappeda Malut. Dalam forum ini, berbagai masukan dan penyesuaian dibahas untuk memastikan RKPD Perubahan menjadi dokumen perencanaan yang kuat, inklusif, dan berkeadilan.

“Harapan kami, RKPD Perubahan ini dapat menjadi panduan yang kokoh dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menjangkau semua lapisan masyarakat Halmahera Timur,” jelas Zumarlan.

Di waktu yang bersamaan, Bappeda juga memfasilitasi Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi RKPD Perubahan Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2025. Rapat ini menekankan pentingnya sinergi antarwilayah dalam mencapai target pembangunan yang akuntabel dan berdampak nyata.

“Kolaborasi lintas daerah seperti ini sangat penting, karena keselarasan program pembangunan akan mendorong efisiensi dan mempercepat capaian pembangunan daerah,” tambahnya.

Kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan kabupaten agar sejalan dengan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional.

Dengan semangat koordinasi dan keterbukaan, Bappeda Maluku Utara mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bersinergi dan menjadikan perencanaan daerah sebagai alat navigasi utama menuju pembangunan Maluku Utara yang lebih maju, adil, dan berkelanjutan.(*)