SOFIFI,Legalpost.id— Proyek pembangunan embung di Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate, kembali menuai sorotan tajam. Infrastruktur yang sedianya dirancang sebagai solusi pengelolaan sumber daya air itu kini justru dinilai menambah daftar proyek bermasalah yang dibangun oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara.

Embung tersebut awalnya dibangun untuk menampung air dan mendukung kebutuhan masyarakat setempat. Namun dalam pelaksanaannya, proyek ini dinilai gagal dari sisi pemanfaatan dan bahkan memunculkan persoalan baru berupa banjir yang berdampak langsung pada permukiman warga.

Pasca pembangunan embung, sejumlah titik permukiman di Pulau Hiri dilaporkan kerap mengalami genangan hingga banjir saat curah hujan meningkat. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat, mengingat intensitas hujan di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya masih tergolong tinggi, sementara penanganan dampak proyek tersebut belum dilakukan secara optimal.

Tak hanya persoalan banjir, embung yang menelan anggaran belasan miliar rupiah itu hingga kini disebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Warga menilai keberadaan embung lebih menyerupai “monumen proyek” dibandingkan fasilitas publik yang memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari.

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara, Iswanto, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan Embung Pulau Hiri. Ia mendesak dilakukan audit teknis untuk memastikan kesesuaian desain, sistem aliran air, hingga dampak lingkungan yang ditimbulkan.

“Perlu evaluasi dan audit teknis secara komprehensif. Jangan sampai embung ini justru menjadi sumber bencana baru bagi masyarakat,” tegas Iswanto saat dikonfirmasi, Selasa (10/2/2026).

Menurutnya, peninjauan harus mencakup desain hidrologi, sistem drainase, serta rencana pemanfaatan embung agar proyek tersebut tidak terus menjadi infrastruktur tanpa fungsi jelas.

Iswanto juga menyoroti kecenderungan sejumlah proyek yang dikerjakan BWS Maluku Utara yang dinilai menghabiskan anggaran negara tanpa perencanaan pemanfaatan yang terukur dan berkelanjutan.

“Bukan hanya embung di Pulau Hiri, ada beberapa proyek BWS lain yang juga bermasalah. Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak,” tambahnya.

Sorotan DPRD ini menambah tekanan terhadap instansi terkait agar segera mengambil langkah konkret, baik melalui perbaikan fungsi embung maupun mitigasi dampak banjir, guna memastikan pembangunan infrastruktur benar-benar berpihak pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.(*)