JAILOLO,Legalpost.id–Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Iswanto ST, melanjutkan kegiatan serap aspirasi (reses) di wilayah Kabupaten Halmahera Barat. Kali ini, reses digelar di Desa Tongute Ternate, Kecamatan Ibu Selatan, pada Jumat (31/1/2026) dan berlangsung di Kantor Kepala Desa setempat.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat secara terbuka menyampaikan berbagai aspirasi, terutama terkait pemulihan pascabanjir besar yang melanda desa mereka pada awal Januari lalu. Warga berharap Iswanto dapat mengawal seluruh usulan agar kondisi Desa Tongute Ternate dapat kembali pulih seperti sebelum bencana.

Perwakilan masyarakat menjelaskan, banjir besar mulai terjadi sejak malam 6 Januari 2026, dengan puncak kejadian pada 7 Januari 2026. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan rumah warga dengan kategori rusak ringan, sedang, hingga berat, serta merusak talud dan infrastruktur lingkungan.

Namun, warga menekankan bahwa tantangan terbesar saat ini bukan hanya penanganan darurat, melainkan pemulihan ekonomi pascabanjir. Aspirasi khusus disampaikan oleh kalangan ibu-ibu pelaku UMKM, terutama penjual kue dan makanan rumahan.

“Banyak ibu-ibu di desa ini yang berjualan kue dan makanan. Tapi setelah banjir, banyak kompor, oven, dan peralatan masak yang hilang atau rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Ini jarang terakomodir dalam usulan,” ungkap salah satu perwakilan warga.

Selain UMKM, warga juga menyampaikan dampak serius pada sektor nelayan. Dari sekitar 57 armada nelayan, sebagian mengalami kerusakan mesin, bahkan ada yang hilang terseret banjir. Kondisi ini dinilai sangat memukul ekonomi masyarakat pesisir Tongute Ternate.

Masyarakat berharap adanya pendataan menyeluruh agar bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran, baik untuk UMKM maupun nelayan terdampak. Warga juga mendorong adanya kesepahaman bersama seluruh wakil rakyat dari daerah pemilihan Halmahera Barat–Kota Ternate, tanpa melihat latar belakang partai.

“Bencana ini bukan urusan satu partai. Ini tanggung jawab bersama untuk membantu Tongute Ternate bangkit kembali,” tegas warga.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Iswanto ST menegaskan bahwa dirinya sejak awal mengikuti perkembangan bencana di Halmahera Barat. Ia mengaku telah melakukan koordinasi dengan BPBD, Dinas Sosial, Dinas PUPR, hingga membangun komunikasi dengan relawan dan berbagai pihak untuk mendorong penanganan darurat.

“Sejak puncak banjir tanggal 7 Januari, kami langsung berkoordinasi. Kami juga mendorong langkah-langkah taktis, termasuk penggalangan bantuan dan percepatan penanganan infrastruktur yang bersifat mendesak,” ujar Iswanto.

Ia menjelaskan, untuk infrastruktur seperti talud dan penanganan sungai, kewenangan pemerintah provinsi sangat terbatas. Karena itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai dan kementerian terkait, mengingat sebagian besar kewenangan berada di tingkat pusat.

Iswanto juga menyampaikan secara terbuka kondisi fiskal Provinsi Maluku Utara tahun 2026 yang mengalami pemangkasan anggaran cukup besar akibat kebijakan pemerintah pusat.

“APBD Maluku Utara tahun ini sekitar Rp2,7 triliun. Awalnya direncanakan lebih dari Rp3 triliun, tapi ada efisiensi dan pemotongan anggaran sekitar Rp700 hingga Rp800 miliar. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan DPRD,” jelasnya.

Meski demikian, Iswanto menegaskan bahwa penanganan bencana dan pemulihan ekonomi masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Ia menyebut, para anggota DPRD dari daerah pemilihan Halmahera Barat telah sepakat membagi titik reses di wilayah terdampak bencana, termasuk Loloda, Ibu, dan sekitarnya.

“Hasil reses ini akan kami satukan. Kami akan panggil OPD terkait, termasuk PUPR dan instansi yang menangani bencana, agar ini menjadi program nyata dan ditindaklanjuti,” tegasnya.

Terkait UMKM, Iswanto menilai dukungan peralatan seperti kompor, oven, dan sarana produksi sangat penting untuk menggerakkan kembali roda ekonomi keluarga.

Ia juga mengajak masyarakat, khususnya ibu-ibu, untuk tidak ragu menyampaikan aspirasi secara formal dan lengkap, termasuk data pendukung.

“Ini bukan mengemis. Ini hak masyarakat. Pajak yang ibu-ibu dan bapak-bapak bayar itulah yang menjadi Pendapatan Asli Daerah. Maka sampaikan dengan jelas, supaya bisa kami perjuangkan secara administratif dan programnya bisa masuk,” kata Iswanto.

Menutup reses tersebut, Iswanto menegaskan komitmennya sebagai anggota Komisi III dan Banggar DPRD Malut untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Tongute Ternate, khususnya pembangunan infrastruktur dan pemulihan pascabanjir.

“Tugas saya hadir di sini bukan sekadar mendengar, tapi memperjuangkan. Dengan kapasitas yang saya miliki, saya akan kawal aspirasi masyarakat Tongute Ternate agar benar-benar ditindaklanjuti,” pungkasnya.(*)