SOFIFI,Legalpost.id– Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Bappeda. Kegiatan ini berlangsung di Asrama Haji Kota Ternate, Jumat (30/1/2026).
Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, menegaskan bahwa peningkatan kapasitas ASN bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan sebuah kebutuhan strategis dalam mendukung kualitas perencanaan pembangunan daerah.
“Melalui workshop ini, kami ingin memperkuat pemahaman, memperluas wawasan, serta meningkatkan kualitas ASN perencana yang menjadi garda terdepan dalam merancang arah pembangunan Maluku Utara,” ujarnya.
Workshop ini dirancang sebagai ruang belajar bersama, khususnya bagi ASN yang baru bergabung agar lebih memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai ASN perencana. Di sisi lain, kegiatan ini juga menjadi momen penyegaran (refreshing) bagi ASN yang telah lama mengabdi, untuk kembali menajamkan peran dan tanggung jawabnya.
Sejumlah materi dan arahan strategis disampaikan langsung oleh Sekretaris Bappeda serta empat Kepala Bidang. Tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis perencanaan, para pemateri juga menanamkan nilai-nilai motivasi kerja, etos profesionalisme, kolaborasi, dan integritas sebagai fondasi utama perencanaan pembangunan yang berkualitas.
Selain sesi pemaparan, workshop ini juga diisi dengan diskusi kelompok interaktif. Setiap ASN diberi kesempatan menyampaikan pendapat, saran, dan tanggapan secara bergantian. Pola ini diharapkan dapat melatih keberanian ASN dalam menyampaikan ide secara konstruktif, tidak hanya di internal Bappeda, tetapi juga dalam forum lintas perangkat daerah.
“ASN perencana bukan sekadar penyusun dokumen, tetapi perancang masa depan daerah,” tegas Sarmin.
Dengan kapasitas yang terus diasah, kolaborasi yang diperkuat, serta komitmen yang dijaga, ASN perencana di lingkungan Bappeda Provinsi Maluku Utara diharapkan mampu menghadirkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, berdampak nyata, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (*)