SOFIFI,Legalpost.id-Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku Utara, Ahmad Purbaya, menegaskan pemerintah provinsi akan segera melakukan inventarisasi aset secara menyeluruh di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
“Kita akan melaksanakan kegiatan inventarisasi aset di seluruh OPD sebagai bentuk perbaikan tata kelola keuangan, khususnya di bidang BMD,” ujar Ahmad Purbaya usai rapat bersama Sekprov dan OPD, Selasa (5/5/2026) di Sofifi.
Ia menjelaskan, inventarisasi ini penting karena masih banyak aset yang belum teridentifikasi secara menyeluruh, meskipun sebagian telah tercatat.
“Bukan tidak tercatat, tetapi banyak yang belum teridentifikasi secara lengkap. Dengan inventarisasi ini, kita ingin memastikan seluruh aset terdata dengan baik,” jelasnya.
Menurutnya, kegiatan inventarisasi aset terakhir telah dilakukan lebih dari lima tahun lalu, padahal secara aturan harus dilakukan secara berkala setiap lima tahun.
“Sudah lebih dari lima tahun belum dilakukan. Maka sekarang kita lakukan kembali secara menyeluruh,” katanya.
Ahmad juga mengakui adanya berbagai persoalan dalam pengelolaan aset, seperti aset yang tercatat tetapi tidak ditemukan secara fisik, maupun aset yang ada namun belum masuk dalam sistem pencatatan BMD.
“Ada aset yang tercatat tetapi fisiknya tidak ada, dan ada juga yang fisiknya ada tetapi belum tercatat. Ini yang akan kita benahi,” ujarnya.
Selain pendataan, inventarisasi juga akan menjadi dasar untuk penghapusan aset yang sudah rusak namun masih tercatat, seperti meja, kursi, kendaraan, dan perlengkapan lainnya.
“Banyak aset yang sudah rusak tetapi belum dihapus. Dengan inventarisasi ini, kita bisa sekaligus melakukan penertiban dan penghapusan,” tambahnya.
Pemerintah menargetkan proses inventarisasi dapat diselesaikan dalam waktu tiga bulan dengan melibatkan tim khusus yang terdiri dari tenaga ahli.
“Targetnya mudah-mudahan dalam tiga bulan sudah selesai,” ungkapnya.
Terkait kebutuhan anggaran, Ahmad menyebut saat ini masih dalam tahap perhitungan. Dana akan dihimpun dari pergeseran anggaran di masing-masing OPD dengan nominal bervariasi, hingga maksimal sekitar Rp100 juta di beberapa OPD.(*)