Legalpost.id-Halbar-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, menggelar Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Halbar Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun 2026 ini berlangsung di ruang sidang utama DPRD Halmahera Barat, Senin (4/5/2026).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Ibnu Saud Kadim, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Halbar, Jufri Muhammad, serta seluruh kepala OPD lingkup setempat.

Pada kesempatan tersebut, Joko Ahadi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II bertindak sebagai juru bicara Badan Anggaran, membacakan hasil pembahasan LKPJ. DPRD menyoroti sejumlah masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025, serta menuntut perbaikan yang nyata dari pihak eksekutif.

Salah satu sorotan utama ditujukan kepada Dinas Pendidikan. DPRD menegaskan agar dinas tersebut segera melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh. Menurutnya, masih terdapat kekurangan dan ketidaktepatan dalam pelaksanaan program yang harus segera diperbaiki agar pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, dapat berjalan lebih optimal.

"Temuan masalah dan rekomendasi itu setebal 25 halaman," ucap Joko Ahadi.

Joko menyatakan pernyataan tersebut menegaskan bahwa hasil pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh DPRD tidaklah ringan, melainkan berisi catatan mendalam, temuan faktual, serta saran perbaikan yang rinci dan komprehensif. Hal ini menjadi bukti komitmen lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Joko menyebut rekomendasi yang disampaikan mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen anggaran, pelaksanaan program, hingga kinerja pelayanan publik. DPRD menuntut agar seluruh OPD menindaklanjuti setiap poin rekomendasi dengan serius, membuat langkah-langkah perbaikan yang konkret, dan melaporkan perkembangannya secara berkala.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Jufri Muhammad dalam tanggapannya menyampaikan apresiasi atas masukan dan rekomendasi yang diberikan oleh DPRD. Ia menegaskan, pihak eksekutif akan menindaklanjuti seluruh catatan tersebut dengan sungguh-sungguh, melakukan evaluasi internal, dan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pemerintahan demi kepentingan masyarakat Halmahera Barat.

"Rapat paripurna ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi rakyat," pungkasnya.