JAILOLO,LegalPost.id-Kinerja Satuan Perangkat Kerja(SKPD)lingkup Pemkab Halmahera Barat patut di pertanyakan.Ini menyusul hampir sebagian besar SKPD ternyata tidak mampu mencapai target Pendapatan Asli Daerah(PAD) tahun 2019.

Halini setidaknya tertuang dalam Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah(LKPD)tahun anggaran 2019,yang secera resmi telah disampaikan oleh Bupati Halmahera Barat Danny Missy.

Kenyataantersebut sontak saja memicu reaksi keras Fraksi-fraksi di DPRD yang merekomendsasikan kepada Bupati Danny Missy guna mengevaluasi kinerja SKPD yang tidak mencapai target.

Anggota Fraksi Demokrat,James Uang,usai menggelar pertemuan bersama tim Asistensi DPRD Halbar, Rabu(6/5)menjelaskan, untuk target PAD ditahun 2019 sebesar 180 milliar.Namun dari target tersebut justru hanya mampu tercapai 9 milliar lebih.Target PAD melalui retribusi pajak misalnya,dari total target sebesar 2 milliar,hanya mampu dicapai 600 juta.

"Jadi salah satu point rekomendasi yang disampaikan oleh Fraksi Demokrat,Bupati segera mengefaluasi kinerja pimpinan SKPD yang tidak maksimal,"tegasnya.

Pemkab melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) dalam pemaparan dalam rapat sebelumnya bersama Badan Anggaran(Banggar) DPRD selalu berapi-api,guna meyakinkan DPRD. Namun dalam kenyataanya, realiasi justru jauh dari harapan.

"Jadi kalau dikatakan DPRD melalui banggar turut bersepakat, itu memang benar. Akan tetapi teknis pelaksanaan itu melekat pada masing-masing pimpinan SKPD,"cetusnya

Ketua Fraksi Partai Golkar,Joko Ahadi juga senada. Fraksi Golkar kata dia,selain menyoroti kinerja pimpinan SKPD yang dinilai maksimal.dalam point rekomendasi yang disampaikan juga menyoroti kedisplinan PNS yang dinilai tidak mampu menjabarkan visi-misi Bupati Danny Missy,serta Wabup Zakir Mando.

"Harapan kami kedepan TAPD dalam penyusunan target PAD juga harus optimal.Jangan menyusun target PAD yang sifatnya 'menghayal",ujarnya.

Anggota Fraksi Partai Gerindra Asdian Taluke menambahkan,Fraksi Gerindra sendiri dalam point rekomendasi,selain menyoroti soal kinerja pimpinan SKPD,dalam point rekomendasinya juga meminta Bupati Halbar Danny Missy agar mencopot Kabag Pemerintahan Demianus Sidete yang dinilai tidak maksimal.

Asdian mencontohkan usulan pemekaran Kecamatan Loloda Tengah(Loteng)yang hingga saat ini tak kunjung ada kepastian.Belum lagi soal pembebasan lahan masyaakat lingkar tambang di Kecamatan Loloda yang belum juga tuntas.

Sementara itu,Ketua DPRD Charles Gustan megungkapkan,pasca pelaksanaan rapat bersama tim asisitensi,DPRD sendiri dijadwalkan bakal memanggil sejumlah pimpinan SKPD untuk dimintai penjelasan.

"Rencananya mungkin Jumat akan kami agendakan pertemuan dengan masing-masing pimpinan SKPD,"singkatnya (tim)