Dampak wabah pandemi COVID 19 bukan saja mengancam manusia, tapi mulai terasa menggerogoti tubuh daerah kabupaten Halmahera Barat. Bahkan bupati Danny Missy, terasa berjalan limbung, seperti sebuah kapal layar besar yang ditinggal awak kapal karena nakodanya sibuk berpesta miras dan sabu. Kompas arah penunjuk tujuan berlayar sulit dibaca karena mengalami kerusakan atau sengaja dirusak oleh awak kapal, para penumpang kapal pun hanya bisa pasrah dan berdoa saja kemana dan kapan kapal akan berlabu.

"ilustrasi diatas  menggambarkan keadaan daerah  Halmahera Barat saat ini." Tulisan rilise Fraksi PKB DPRD Halbar yang dikirim oleh Riswan H Kadam, ke redaksi legalpost.id, Selasa, 26 Mei 2020.

Fraksi PKB mengakui sejak gugus tugas penanganan covid-19 Halbar dibentuk sampai saat ini belum ada sepersen pun anggaran yang dicairkan bupati Danny Missy, yang bersumber dari APBD Halbar untuk membeli sembako dan bantuan langsung tunai yang diserahkan kepada warga masyarakat Halbar yang terdampak COVID 19.

Bahkan protes dan keributan keluarga pasien penderita COVID 19 di rumah karantina rusunawa Acango beberapa hari yang lalu disebabkan oleh rusaknya pelayanan tim satuan gugus.

Diperparah, suasanaini semakin tak terkendali dengan ketidakmampuan daerah membayar hak, gaji dan tunjangan aparatur pemerintahan desa, tunjangan tenaga guru dan tenaga medis serta ketidakpastian membayar hutang pihak ketiga tahun 2019 yang dibawa ke tahun anggaran 2020.

Fraksi PKB menilai Kapal besar yang namanya kabupaten halmahera barat mulai terasa oleng, para penumpang kapal mulai kehilangan kepercayaan kepada nakoda berikut sang kapten kapal, dimana-mana terdengar ribuan keluhan yang semakin nyaring disuarakan masyarakat merupakan indikasi paling mudah untuk dibaca.

Belakangan ini mulai sepi pujian dan mulai redup sinar kewibawaan bupati Dani Missy. Sekarang sudah bukan para pembelanya lagi yang dihujani kritik, tetapi sudah mulai langsung kepada sosok bupati Danny  Missy yang memilih para pembantu tersebut.

Ditengah caruk maruk kondisi saat ini justru bupati malah bepergian perjalanan dinas ke Jakarta dengan alasan yang tak jelas untuk mengurus pengadaan alat kesehatan.

Padahal sebagai Ketua Tim Gugus Tugas seharusnya berada di tempat saat ini, agar mengkordinir pencegahan Covid 19 dengan tepat. Karena selama ini Tim Gugus covid 19 tidak memiliki skema yang tepat dalam pencegahan covid 19 di halmahera Barat. Mengakibatkan intiernal Tim Gugus Tugas saling menyalahkan.

Fraksi PKB berharap bupati jangan membuang waktu mengurus kegiatan yang belum urjen dan mendesak dan jangan lagi mengulur-ulur waktu untuk segera menandatangani Peraturan Bupati (PERBUP) tentang pergeseran anggaran mendahului perubahan guna secepatnya membelanjakan bantuan sembako dan BLT untuk dibagikan kepada warga.