SOFIFI,Legalpost.id– Dalam kurun waktu sekitar lima bulan, sejak Juni hingga November 2026, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara, Kadri Laetje, melakukan sejumlah langkah percepatan dalam pembenahan sektor kelautan dan perikanan.

Mengemban amanah dari Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, Kadri berupaya menerjemahkan arahan pimpinan melalui berbagai program kerja, mulai dari penguatan fasilitas perikanan, penataan administrasi nelayan, hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sejumlah agenda yang menjadi perhatian selama masa kepemimpinannya antara lain percepatan proses e-purchasing katalog untuk pengadaan cold storage, penataan administrasi dan validasi data nelayan tangkap, serta percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi nelayan.

Selain itu, Kadri juga melakukan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait upaya penyelamatan 47 unit cold storage yang belum berfungsi optimal. Langkah tersebut dilakukan untuk mencari solusi terhadap aset daerah yang berpotensi mendukung aktivitas perikanan masyarakat.

Pembenahan fasilitas penyimpanan ikan menjadi salah satu hal penting bagi Maluku Utara. Sebagai daerah kepulauan dengan potensi sumber daya perikanan yang besar, ketersediaan cold storage sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas hasil tangkapan, memperpanjang masa penyimpanan, serta mendukung pemasaran ikan.

Optimalisasi fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kehilangan hasil perikanan setelah panen (post-harvest losses), sekaligus memperkuat posisi tawar nelayan dalam memasarkan hasil tangkapannya.

Di sisi lain, penataan administrasi dan validasi data nelayan tangkap juga menjadi perhatian DKP. Data yang akurat diperlukan agar program bantuan pemerintah, termasuk KUR dan berbagai bentuk dukungan lainnya, dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran.

Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari pembenahan tata kelola pelayanan di sektor kelautan dan perikanan. Dengan data yang lebih tertata, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan nelayan dan pelaku usaha perikanan.

Kadri juga menaruh perhatian pada identifikasi dan optimalisasi sumber-sumber PAD dari sektor kelautan dan perikanan. Potensi perikanan Maluku Utara dinilai perlu dikelola secara maksimal agar tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir, tetapi juga berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor kelautan dan perikanan Maluku Utara. Ke depan, pembenahan fasilitas, peningkatan kualitas data, penguatan akses pembiayaan, serta optimalisasi PAD diharapkan dapat berjalan beriringan.

Dengan pengelolaan yang terarah dan berkelanjutan, potensi kelautan dan perikanan Maluku Utara diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta memperkuat posisi Maluku Utara sebagai salah satu daerah potensial dalam pengembangan perikanan nasional.(*)