SANANA, Legalpost.id-Beasiswa lanjutan Studi strata 2 (S2) bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Kabupaten Kepulauan Sula(Kepsul) yang dijanjikan oleh Bupati Kabupaten Kepsul Fifian Adenigsi Mus akan dianggarkan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepsul ,Maluku Utara (Malut) pada tahun anggaran 2022.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penilitaian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kepsul, Sahjuan Fatgehipon, kepada Legalpost.id , Senin (13/9) mengatakan, Terkait dengan beasiswa Mahasisiwa STAI Babussalam belum masuk di Perubahan Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah (APBD-P) tahun anggaran 2021, tetapi biaya lanjut studi itu merupakan prioritas Pemkab Kepsul yang di rencanakan di tahun anggaran 2022.

"tetap masuk prioritas di tahun 2022, karena refokusing anggaran di pemerintahan kemari agak kacau, "Jelasnya.

Sahjuan menyampaikan untuk kuota penerima Beasiswa, belum bisa di pastikan tetapi sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu Bupati Fifian Adenigsi Mus.

"Sesuai dengan janji bupati yang saya dengar kayaknya 2 orang, khususnya untuk S2 saja, karena S3 sudah masuk di Provinsi", ucap Sahjuan.

Sahjuan bilang, Bupati Kepsul telah memperjuangkan hal tersebut dalam pembahasan anggran namun tetap tidak bisa masuk dalam perubahan 2021, hal tersebut di sebebkan karena kegiatan-kegiatan yang ada di APBD murni yang merupakan skala prioritas untuk kepentingan masyarakat di refokusing di pemerintahan kemarin, dan akan di kembalikan ke pemerintahan saat ini.

"Luar biasa dalam pembahasan kemarin ibu Bupati ngotot dan memaksakan untuk masuk tetapi sementara dihitung sampai selesai tidak bisa, Kemampuan untuk membayar itu tidak cukup, Kondisi keuangan akibat refokusing dari pemerintahan kemarin, karena tidak menggeser kegitan-kegitan yang di prioritaskan Masyrakat, sehingga masuk di pemerintahan ini mau mengembalikan itu dulu, "bebernya.

Sahjuan juga menambahkan bahwa anggaran Perubahan ini fokusnya mengembalikan kegitan-kegiatan skala prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang di hilangkan oleh Pemerintahan yang lama kemarin.

"Jadi menata ulang itu contohnya, honor Nakes, honor satpol, honor guru-guru dan TPP pegawai, Sampai hari ini untuk pegawai tiga bulan tidak terima TPP, akibat kekacauan refokusing, jadi kita ini TPP terakhir untuk seluruh pegawai, Oktober November dan Desember tidak dapat, "tutupnya.(Imelda)