TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI–Fraksi Hanura DPRD Provinsi Maluku Utara melontarkan kritik keras terhadap kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Kritik tersebut mencakup persoalan tata kelola pemerintahan, pengawasan anggaran, kualitas perencanaan, hingga lemahnya pengendalian program pembangunan daerah.
Dalam dokumen rekomendasi Fraksi Hanura yang dibacakan Ketua Fraksi, Yusran Pauwah, pada rapat paripurna Panitia Khusus (Pansus) rekomendasi LKPJ Pemprov Malut 2025 di Sofifi, Senin (11/5/2026), sejumlah OPD dinilai belum mampu menyusun laporan yang substantif, terukur, dan berbasis hasil nyata bagi masyarakat.
Fraksi Hanura menilai banyak laporan OPD hanya menampilkan realisasi kegiatan dan serapan anggaran tanpa menjelaskan dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi daerah.
Sorotan tajam disampaikan terhadap sejumlah sektor strategis, mulai dari pertambangan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, hingga pengelolaan keuangan daerah.
Pada sektor pertambangan, Fraksi Hanura menilai pengawasan terhadap aktivitas tambang masih sangat lemah dan belum mampu mencegah berbagai persoalan lingkungan, sosial, maupun ketenagakerjaan. Selain itu, kontribusi sektor tambang terhadap kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah dinilai belum optimal.
Di sektor lingkungan hidup, Fraksi Hanura mengkritik lemahnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan industri. Pengawasan terhadap perusahaan yang berpotensi mencemari lingkungan dianggap belum maksimal, sementara penegakan hukum lingkungan dinilai masih lemah.
Tak hanya itu, Dinas Koperasi dan UMKM juga menjadi sorotan tajam. Fraksi Hanura menilai berbagai program pembinaan UMKM masih bersifat administratif dan seremonial tanpa memberikan dampak nyata terhadap penguatan ekonomi masyarakat.
“Program pembinaan UMKM dinilai belum memiliki arah yang jelas, cenderung seremonial, dan tidak berkelanjutan,” demikian isi rekomendasi Fraksi Hanura.
Bahkan, Fraksi Hanura secara tegas merekomendasikan Gubernur Maluku Utara untuk melakukan evaluasi total terhadap Dinas Koperasi dan UMKM, termasuk mempertimbangkan pergantian kepala dinas serta pejabat perencanaan karena dianggap gagal membangun sistem pembinaan yang efektif.
Kritik serupa juga diarahkan kepada Bappeda Maluku Utara. Fraksi Hanura menilai kualitas perencanaan pembangunan daerah masih lemah, tidak sinkron, dan belum mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Banyak program pembangunan disebut tidak memiliki indikator hasil yang jelas dan terukur.
Atas kondisi tersebut, Fraksi Hanura meminta Gubernur Maluku Utara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan Bappeda karena dianggap gagal membangun sistem perencanaan pembangunan yang berkualitas dan terarah.
Selain itu, BKD Maluku Utara juga mendapat sorotan setelah disebut tidak kooperatif dalam pembahasan LKPJ DPRD. Pansus DPRD mencatat BKD tidak menghadiri undangan resmi pembahasan hingga empat kali pemanggilan.
Fraksi Hanura menilai sikap tersebut mencerminkan lemahnya komitmen kelembagaan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Sementara itu, BPKAD Maluku Utara dikritik karena pengelolaan aset daerah dinilai masih belum tertib dan berpotensi menimbulkan kerugian daerah akibat lemahnya penataan serta pengamanan aset pemerintah.
Fraksi Hanura juga menilai pengawasan penggunaan anggaran pada sejumlah OPD masih lemah.
Tak hanya BPKAD, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) juga dinilai belum optimal dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi Hanura menyebut ketergantungan Maluku Utara terhadap dana transfer pusat masih sangat tinggi akibat lemahnya pengelolaan pendapatan daerah.
Fraksi Hanura menegaskan seluruh OPD harus meninggalkan pola kerja administratif dan formalitas pelaporan semata. Menurut mereka, LKPJ harus menjadi instrumen evaluasi nyata terhadap efektivitas penggunaan APBD dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat.(*)