Oleh : Abdullah Karmadi
Ketua Bidang PPD HMI Cabang Ternate

Dalam persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, pada Kamis 12 Januari 2017, Psikologi Elly Risman, S.Psi, menyampaikan pandangannya terkait uji materi dalam pasal kesusilaan di KUHP. Menurut dia, perizinan kini menjadi gaya hidup dan layaknya endemi di era digital ia menyitir kritikan itu dalam satu kalimat, ‘old wine in the new botte’. Masih dalam kesempatan yang sama, elly meneruskan laporan Kapolsek Kecamatan Lintau Bou, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, terkait balas murid SD di sana yang terlibat pesta seks. (Kompas.com 27 Juli 2023)
Kemudian muncul pertanyaan lain, apakah masalah di dunia pendidikan hanya itu? Tidak, masih ada kasus lain yang secara terus menerus menyapa pendidikan kita hari ini. Mengacu pada Sistem Pendidikan No. 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Indonesia, ada dua point penting yang telah dirumuskan, pertama adalah pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultur dan kemajemukan bangsa. Kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. Cukup jelas dan dapat dijadikan pijakan dalam merancang proses pembelajaran serta mendidik, itu pun kalau hanya dipahami sebagai teks dalam kertas, tetapi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam dunia pendidikan. Belakangan ini, masalah pendidikan selalu tampil di layar handphone kita, lewat berita online baik yang tidak terpublis maupun yang terpublis menjadi ancaman serius bagi generasi kita ke depan dalam mengenyam jalur pendidikan. Benar memang masalah pendidikan adalah masalah yang tak pernah selesai dibicarakan, baik dalam kalangan akademis, diruang-ruang diskusi, dipojok-pojok perguruan tinggi atau mungkin dalam instansi pendidikan itu sendiri.
Kalaupun ia, masalah pendidikan selalu di bicarakan di instansi pendidikan (Dinas Pendidikan), mengapa sampai saat ini tak pernah selesai? Banyaknya masalah yang menimpah pendidikan kita hari menandakan ketidakseriusan pemerintah dalam mengoptimalisasikan pendidikan itu sendiri, singkat kata setiap saat masalah pendidikan selalu mencuak dalam pembicaraan masyarakat, mulai dari pangkalan ojek sampai tempat berbelanja (pasar).
Kota Ternate yang terletak di Provinsi Maluku Utara, merupakan episentrum pendidikan di Maluku Utara, sebab Kota Ternate sendiri bisa dibilang kota metropolitan di Maluku Utara, kalau Indonesia ya tentu orang kenal dengan Jakarta. Gagasan dalam perumusan visi misi Wali Kota Ternate, sebut saja bapak Tauhid Soleman dengan tagline “Kota Ternate Mandiri, Maju Adil dan Sejahtera Berbasis Kepulauan” itu tertuang dalam RPJPD Tahun 2002-2025.
Yang diwujudkan dalam lima misi, salah satu diantaranya pada misi ketiga yaitu “Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia Kota Ternate yang Berkualitas” dalam misi ketiga masing-masing terurut dalam 14 point diantaranya adalah ; Pencapaian IPM Kota Ternate yang tertinggi di Provinsi Maluku Utara. 2. Pemantapan SDM berdasarkan jalur pendidikan dan profesi. 3. Berkembangnya SDM terlatih pengelola sumber daya. 4. Pemerataan Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk. 5. Pemerataan fasilitas kesehatan masyarakat. 6. Perbaikan gizi balita, anak dan ibu menyusui. 7. Penguatan organisasi kepemudaan dan olahraga melalui event kepemudaan dan olahraga. 8. Penguatan sumber daya kepemudaan melalui peningkatan sarana prasarana serta pembinaan kepemudaan. Dari beberapa poin tersebut tentunya pemerintah kota ternate dalam hal punya ikhtiar yang cukup panjang dalam merealisasikannya selama 5 tahun, tetapi kita terus dikagetkan dengan fakta yang itu menimpah pendidikan kita saat ini. Kejadian bullying terhadap salah satu siswa kelas VIII di SMP N 6 Kota Ternate yang dirawat di rumah sakit setelah menjadi korban dari gurunya, berita ini cukup memprihatinkan sistem pendidikan kita saat ini, seperti yang diberitakan oleh media online, brindonews.com. Bukan hanya itu masih banyak masalah pendidikan di Kota Ternate, juga yang diberitakan oleh media online Indotimur pada 14 Desember 2022, yang langsung di komentari oleh komisi III anggota DPRD Kota Ternate, kepada Indotimur, pihaknya menyampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan tidak mampu menyelesaikan problem pendidikan Kota Ternate, dalam pernyataan anggota DPRD Komisi III itu menilai bahwa Disdik Kota Ternate paling banyak menciptakan peristiwa, daripada membangun prestasi pendidikan sepanjang tahun 2022.
Kasus pungutan liar (Pungli) penjual buku tematik dan LKS, problem sekolah penggerak dari pemberian sanksi sampai pengembalian dana insentif, belum juga kasus kekerasan seksual di sekolah, perundungan bullying di sekolah, tingginya angka anak putus sekolah, kemudian lemahnya pengelolaan dan BOS dan Bosda, juga soal PTT, belum lagi minimnya fasilitas belajar mengajar pada kecamatan diluar Kota Ternate. Serangkaian masalah diatas dalam tubuh pendidikan menjadi semacam animo baru kurangnya minat siswa untuk sekolah. Ini adalah ancaman yang harus segera diselesaikan, kalaupun bapak wali kota, Pemerintah Kota Ternate ingin mewujudkan visi dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah ”Terwujudnya Ternate Mandiri dan Berkeadilan”.
Yakin sungguh permasalahan pendidikan yang ada di Kota Ternate adalah segudang tanggung jawab pemerintah, khususnya kepala dinas Pendidikan. Kalaupun sederetan masalah-masalah diatas tidak diseriusi oleh dinas pendidikan maka selama itu pula Kota Ternate tidak akan mampu mewujudkan kualitas Indeks Pembangun Manusia (IPM). Apalagi soal kasus bullying yang kerap seringkali menimpah pendidikan kita di Kota Ternate, bullying dalam proses belajar mengajar sangat tidak baik bagi kualitas pendidikan, kasus bullying yang terjadi di dunia pendidikan sangat dekat dan dapat mempengaruhi psikologi siswa. Dilansir dari data yang terdapat di situs komisi perlindungan anak indonesia (KPAI), ada 37. 381 kasus bullying yang terjadi di tahun 2011 sampai 2019, sedangkan dalam tahun 2022 didapati 226 kasus kekerasan fisik, psikis, termasuk perundungan, dari kasus-kasus tersebut 2.473 di antaranya terjadi dalam lingkungan pendidikan. (Kompas.com). menurut Psikologi klinis Anak (Clinical Child Psychologist) Rendra Yoanda mengatakan bahwa kondisi ini perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak sekolah dan orang tua, guna memutuskan mata rantai perlakuan buruk di lingkungan sekolah.
Dinas pendidikan Kota Ternate harus selalu melakukan sosialisasi dan evaluasi, baik di lingkungan sekolah ataupun dilingkungan masyarakat untuk menghindari serta mencegah masalah-masalah yang dianggap serius bagi sistem dan kualitas pendidikan. Kalaupun tidak diindahkan maka sepanjang itu pula kita akan menciptakan wajah pendidikan yang buruk, dan tidak akan mencapai prestasi yang baik bagi kualitas pendidikan di Maluku Utara, khusunya Kota Ternate sebagai episentrum pendidikan. Ternyata kurangnya kontrol, pengawasan dan evaluasi serta sosialisasi pendidikan karakter dari Dinas Pendidikan terhadap sekolah-sekolah juga menjadi faktor bagi banyaknya bullying di dunia pendidikan, entah terjadi antara guru dan siswa ataupun antar sesama siswa sendiri. (*)