SOFIFI,Legalpost.id—Pemerintah Provinsi Maluku Utara memaparkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tahun 2025 dalam Forum Focus Group Discussion (FGD) yang dipimpin langsung Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos dan didampingi oleh Kepala Bappeda Dr.M.Sarmin S Adam, Rabu (17/12/2025) di Ternate.

Dalam pemaparannya, Gubernur Sherly menegaskan bahwa berbagai indikator pembangunan daerah menunjukkan tren yang semakin positif. Capaian tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi yang signifikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan program-program pro-rakyat yang terintegrasi dengan kebijakan nasional.

Berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Utara, laju pertumbuhan ekonomi provinsi pada Triwulan III 2025 mencapai 39,10 persen (year-on-year). Angka ini menempatkan Maluku Utara sebagai salah satu daerah dengan kinerja ekonomi tertinggi secara nasional, yang ditopang sektor industri, pertambangan, serta aktivitas ekonomi daerah.

Dari aspek pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Utara tahun 2025 tercatat 72,52, menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pada saat yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil ditekan hingga 4,55 persen, sementara angka kemiskinan turun menjadi 5,81 persen per Maret 2025. Rasio gini juga terjaga di angka 0,299, mencerminkan ketimpangan pendapatan yang relatif terkendali.

Di sektor pendidikan, Pemprov Maluku Utara merealisasikan Program Pendidikan Gratis dengan capaian 96,45 persen, menjangkau 68.512 siswa di 467 sekolah dengan total anggaran lebih dari Rp31 miliar. Selain itu, Program Beasiswa Maluku Utara Bangkit telah menjangkau 540 mahasiswa di 22 perguruan tinggi, dengan total bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar Rp1,46 miliar.

Sementara di bidang kesehatan, Pemprov terus memperkuat Program Layanan Kesehatan Gratis, yang ditandai dengan capaian Universal Health Coverage (UHC) sebesar 101,01 persen. Hingga pertengahan Desember 2025, lebih dari 475 ribu jiwa telah menerima layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Meski demikian, pemerintah daerah mengakui masih diperlukan penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka stunting yang di beberapa kabupaten masih fluktuatif.

Pada sektor perumahan dan infrastruktur sosial, Pemprov Maluku Utara merealisasikan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Dapur Sehat kepada 625 kepala keluarga di tujuh kabupaten/kota. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur dasar terus dipercepat di berbagai wilayah, termasuk Pulau Morotai, Halmahera Raya, Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, dan Kota Tidore Kepulauan.

Pemprov Maluku Utara juga menunjukkan dukungan penuh terhadap program strategis nasional, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau lebih dari 100 ribu penerima manfaat, serta percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Hingga akhir 2025, seluruh 1.185 desa dan kelurahan di Maluku Utara telah menyelesaikan musyawarah khusus, sosialisasi, hingga penerbitan akta notaris koperasi.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sherly turut menyinggung progres pembangunan Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara. Saat ini, pemerintah tengah menyusun master plan pembangunan Sofifi bersama Bappenas dan Bank Dunia, yang akan menjadi pedoman pembangunan lintas kementerian, provinsi, serta kabupaten/kota.

Menutup pemaparannya, Gubernur Sherly menegaskan pentingnya komitmen bersama, sinergi lintas sektor, dan integrasi program antara provinsi dan kabupaten/kota, guna memastikan seluruh target pembangunan tahun 2026 dapat tercapai secara tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Diketahui kegiatan turut hadir langsung Wali Kota Ternate, Bupati Halut, Wakil Bupati Halbar, Wakil Bupati Taliabu dan Sekda Halsel dan Sekda Tikep.(*)