SOFIFI,Legalpost.id— Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi menyerahkan dokumen Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 kepada DPRD Provinsi Maluku Utara. Dokumen strategis tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sherly Tjoanda Laos kepada Ketua DPRD, Ikbal Ruray, dalam rapat paripurna yang dirangkaikan dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Maluku Utara.

Ranwal RPJMD ini menjadi panduan lima tahun pembangunan Maluku Utara ke depan, yang memuat visi, misi, dan program strategis Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Sherly Tjoanda Laos dan Sarbin Sehe.

Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, menjelaskan bahwa setelah diserahkan, DPRD memiliki waktu 10 hari kerja untuk membahas dan menyepakati dokumen tersebut. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam nota kesepahaman antara DPRD dan Gubernur.

"Setelah kesepakatan, dokumen akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri dalam forum lintas kementerian sebagai pendekatan top-down. Hasilnya akan dibawa ke Musrenbang RPJMD yang melibatkan publik secara luas sebagai pendekatan bottom-up,” kata Sarmin, Rabu (4/6/2025).

Tahapan akhir dari penyusunan dokumen ini adalah penyempurnaan berdasarkan masukan Musrenbang, review oleh APIP Inspektorat, dan penyampaian ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Dokumen Ranwal RPJMD ini mengusung visi besar: "Menjaga Keberagaman dan Pemerataan Pembangunan Menuju Maluku Utara yang Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan, dan Berkelanjutan.” Untuk mewujudkannya, terdapat enam misi utama, 18 program aksi Gubernur dan Wakil Gubernur, serta 172 program perangkat daerah.

Misi 1: Transformasi Sosial dan SDM Berkualitas

Lima program aksi antara lain:

• Pembangunan rumah sakit bertaraf nasional
• Layanan kesehatan gratis dan berkualitas
• Makanan bergizi untuk siswa, ibu hamil dan balita
• Beasiswa pendidikan tinggi dan SMA/SMK gratis
• Revitalisasi sarana olahraga dan sekolah/madrasah

Misi 2: Kemandirian Ekonomi Berkelanjutan

Empat program aksi diantaranya:

• Bantuan alat tangkap nelayan
• Pengembangan UMKM berbasis budaya
• Hilirisasi perikanan, kelapa, dan rempah
• Percepatan pembangunan pariwisata unggulan

Misi 3: Tata Kelola Pemerintahan yang Inklusif dan Adaptif

Fokus pada:

• Digitalisasi layanan publik
• Penguatan SPBE
• Pelayanan berbasis merit sistem
• Kanal partisipasi publik dalam kebijakan

Misi 4: Demokrasi, Keamanan, dan Stabilitas Ekonomi

Sasaran utamanya:

• Forum kerukunan umat beragama
• Forum dialog pemuda lintas etnis
• Penanganan konflik berbasis dialog dan ekonomi lokal

Misi 5: Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi Berbasis Kearifan Lokal

Program unggulan:

• Stabilisasi harga pangan (barito dan sembako)
• Bantuan sosial untuk tokoh agama, ASN, dan buruh
• Festival budaya, sanggar seni lokal
• Program sekolah sadar bencana dan ekowisata

Misi 6: Pengembangan Wilayah Berbasis Kepulauan dan Infrastruktur

Enam program aksi unggulan antara lain:

• Subsidi transportasi antar pulau
• Pembangunan listrik, air bersih, dan internet
• Bus sekolah untuk wilayah terpencil
• Percepatan pembangunan Ibu Kota Sofifi
• Jalan tani, jembatan, dan sanitasi berkelanjutan

“RPJMD ini tidak hanya menampung janji kampanye, tetapi menjadi komitmen jangka menengah yang bisa diukur dan dikawal bersama,” tutup Sarmin.(*)