TERNATE,Legapost.id-Sekretaris Bappeda Maluku Utara, Herifal Naly Thomas, menegaskan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) tercatat sangat tinggi, yakni 42,41 persen, masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih menjadi perhatian utama dalam Rapat Fasilitasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Halteng Tahun 2024.

Dalam evaluasi yang dilaksanakan di Kantor Bappeda Malut, Naly menyampaikan bahwa angka kemiskinan Halteng masih mencatatkan 11,44 persen, lebih tinggi dari rata-rata provinsi maupun nasional. Selain itu, indeks ketimpangan pendapatan (gini index) sebesar 0,300 menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Terkait pengangguran, meskipun tingkat pengangguran terbuka (TPT) Halteng sebesar 3,95 persen lebih rendah dibandingkan dengan provinsi dan nasional, namun Naly menekankan bahwa hal ini tetap menjadi tantangan.

“Angka kemiskinan yang masih tinggi dan ketimpangan yang cukup besar menjadi PR besar bagi pemerintah daerah. Peningkatan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati oleh sebagian pihak, tetapi harus lebih merata,” ujar Naly.

Mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Naly mengungkapkan bahwa meskipun Halteng mencatatkan angka 69,95, yang tergolong dalam kategori sedang dan mengalami peningkatan, namun angka ini masih berada di bawah IPM Provinsi Maluku Utara (70,21) dan Nasional (74,39). “Peningkatan IPM ini harus menjadi prioritas dengan memperhatikan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang dapat mendorong kualitas hidup masyarakat,” tambah Naly.

Namun, ia memberikan apresiasi atas pencapaian signifikan di sektor ekonomi, di mana pendapatan per kapita Halteng mencapai Rp250,03 juta, jauh di atas rata-rata provinsi dan nasional. Hal ini menunjukkan potensi ekonomi daerah yang harus dioptimalkan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Terkait perubahan RKPD Halteng, Naly mengungkapkan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan setelah hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara program yang berjalan dengan perkembangan terkini. Perubahan arah kebijakan keuangan melibatkan penambahan pendapatan daerah dari Rp1,85 triliun menjadi Rp2,1 triliun, serta penyesuaian belanja daerah yang juga meningkat dengan angka yang sama.

“Perubahan ini bukan hanya soal angka. Dengan kenaikan anggaran, diharapkan bisa menurunkan angka kemiskinan, memperbaiki kualitas pendidikan, dan meningkatkan layanan kesehatan, penataan lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi dan UMKM di Halteng,” tegas Naly. (*)