Ternate,Legalpost.id-Komisioer Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara (Malut), Hj Masita Nawawi Gani tegaskan, sampai saat ini tidak ada regulasi melarang kaum perempuan untuk menjadi kepala daerah.

“Saya harapkan tidak mendiskirpsikan apabila kemudian ada calon-calon perempuan karena kontestasi maupun konteks pemilihan maupun pemilu, perempuan dan laki-laki tidak ada bedanya, dan perempuan pun punya hak dipilih,” kata Masita Nawawi saat launching Desa Sadar DPT di Pulau Taliabu, Senin (31/8).

Dengan demikian, perempuan juga punya hak untuk memilih dan dipilih, baik dalam konteks Pemilu maupun Pilkada. Perempuan kata Masita juga punya hak menjadi pemimpin sehinga jangan ada diskriminasi antara perempuan dan laki-laki.

Masita mengatakan, jangan terprovokasi pada informasi bahwa perempuan tidak bisa dipilih untuk menjadi pemimpin, sehingga masyarakat jika menemukan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tim kampanye, pasangan calon tertentu yang melakukan politisasi SARA, dan meracuni pemilih dan untuk mengambil hati pemilih dalam menentukan pilihan maka ini harus dilaporkan kepada jajaran panwas terdekat.

“Harusnya menyampaikan atau menawarkan visi misi kepada masayarakat dan mengambil hati masyarakat sehingga masyarakat bisa memilih bukan berarti sebagai ajang untuk saling memfitnah saling menghujat bahkan saling menyerang kehormatan pribadi seseorang, apalagi menyingung SARA,” katanya.

Disamping itu, Masita mengingatkan, ujaran kebencian dengan memprofokasi orang untuk membenci pasangan calon tertentu, merupakan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum.

“Berita bohong atau hoax, jangan mudah untuk terpengaruh dengan penyebaran berita bohong yang belum tentu benar kebenarannya, apalagi dilakukan di media sosial (medsos) merupakan pelanggaran pidana dan dapat dikenakan dengan sanksi undang-undang Informasi Teknologi (IT), bahkan sudah masuk dalam kualifikasi pidana umum apabila dimelakukan dan dendanya juga sangat besar,”pungkasnya. (Tim)