Wagub Malut:ASN Jangan Hanya Hadir di Kantor, tetapi Harus Produktif dan Bertanggung Jawab

Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe

SOFIFI,Legalpost.id –Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar tidak sekadar hadir secara fisik di tempat kerja, tetapi juga menunjukkan produktivitas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Pesan tersebut disampaikan Sarbin saat membuka kegiatan Sosialisasi Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2026, di Hotel Emerald Ternate, Rabu (18/11/2026).

Menurut Sarbin, disiplin dan kode etik bukan sekadar aturan yang harus dipatuhi karena adanya ancaman sanksi. Keduanya merupakan nilai dasar yang harus melekat dalam karakter setiap aparatur negara.

Ia menegaskan, disiplin mencerminkan tanggung jawab, integritas mencerminkan kejujuran, sedangkan etika menunjukkan kualitas moral seseorang dalam menjalankan amanah.

“Jangan sampai aparatur hadir secara fisik, tetapi tidak hadir dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya,” tegas Sarbin dalam sambutannya.

Ia juga meminta ASN menjaga integritas, menghindari penyalahgunaan wewenang, serta mengedepankan etika dalam memberikan pelayanan publik.

Sarbin menilai, aparatur pemerintah harus meninggalkan pola kerja yang lamban, tidak responsif, dan hanya berorientasi pada rutinitas administratif. Sebaliknya, budaya kerja perlu diarahkan pada pencapaian hasil, inovasi, kolaborasi, dan penyelesaian persoalan masyarakat.

Selain disiplin kerja, Sarbin mengingatkan ASN agar bijak menggunakan media sosial. Menurutnya, kebebasan berekspresi tetap memiliki batas etika dan tanggung jawab sebagai aparatur negara.

Ia meminta ASN menghindari penyebaran informasi yang tidak benar, ujaran kebencian, serta tindakan yang dapat merusak kehormatan institusi dan kepercayaan masyarakat.

Dalam sambutannya, Sarbin turut mengingatkan bahwa disiplin dan kode etik PNS telah memiliki landasan hukum, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

Ketentuan tersebut, kata dia, harus dipahami secara menyeluruh. Bukan hanya untuk mengetahui larangan dan sanksi, tetapi juga memahami bagaimana aparatur seharusnya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Sarbin secara khusus meminta pimpinan perangkat daerah menjadi teladan bagi bawahannya. Menurutnya, pimpinan tidak cukup hanya menuntut kedisiplinan pegawai, tetapi harus lebih dahulu menunjukkan sikap disiplin dan kepatuhan terhadap kode etik.

“Jadikan disiplin sebagai kebiasaan, integritas sebagai prinsip, etika sebagai pedoman, dan pelayanan sebagai orientasi utama dalam bekerja,” pesannya.

Ia berharap, melalui sosialisasi tersebut, seluruh peserta dapat memahami ketentuan disiplin dan kode etik secara komprehensif serta menerapkannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Kegiatan ini diikuti 140 peserta yang terdiri atas sekretaris perangkat daerah dan pejabat yang membidangi urusan kepegawaian di lingkungan Pemprov Malut.

Panitia menghadirkan Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Manado dan Auditor Manajemen ASN Ahli Madya sebagai narasumber.

Sarbin kemudian secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Disiplin dan Kode Etik PNS tersebut. Ia berharap penguatan disiplin dan integritas ASN dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.(*)

Komentar

Loading...