SOFIFI,Legalpost.id — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara bersama Sekretariat Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas RI menjajaki pembentukan Project Management Office (PMO) Maluku Utara.

Penjajakan tersebut dibahas dalam diskusi dan pendalaman yang berlangsung di Kantor Bappeda Provinsi Maluku Utara, Kamis (8/10/2026).

Kepala Bappeda Malut, Dr Muhammad Sarmin S. Adam, mengatakan pembangunan tidak sekadar mengejar pertumbuhan, tetapi juga harus memastikan setiap potensi daerah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, pembentukan PMO diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal pembangunan agar lebih terarah, terkoordinasi, serta selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Melalui diskusi tersebut, berbagai kondisi faktual, isu strategis, tantangan pembangunan, potensi investasi, dan sektor unggulan Maluku Utara turut didalami. Hasilnya diharapkan menjadi dasar dalam merumuskan agenda prioritas dan peta jalan percepatan pertumbuhan sekaligus pemerataan ekonomi.

Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain penguatan hilirisasi industri, pengembangan komoditas unggulan seperti kelapa dan pala, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Seluruh sektor tersebut dinilai membutuhkan kolaborasi lintas pihak dan perencanaan yang terintegrasi agar potensi daerah dapat dikembangkan secara optimal.

Kehadiran PMO Maluku Utara diharapkan dapat menjadi penghubung strategis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan.

Peran tersebut mencakup penguatan koordinasi pembangunan, identifikasi peluang investasi, serta pengawalan agenda pembangunan prioritas agar pelaksanaannya lebih terarah.

Bagi Maluku Utara, langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan potensi daerah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Bappeda Malut menekankan bahwa pembangunan yang bermakna bukan hanya diukur dari seberapa cepat suatu daerah bertumbuh, melainkan juga dari seberapa luas manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Dengan perencanaan berbasis data dan kolaborasi yang kuat, pembentukan PMO diharapkan dapat mendukung terwujudnya Maluku Utara yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan.(*)