SOFIFI,Legalpost.id — Harapan warga Desa Dauri, Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, untuk memiliki akses jalan tani yang lebih memadai mendapat respons dari Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.

Sherly memastikan usulan pembangunan jalan tani di Desa Dauri akan dimasukkan dalam rencana program pembangunan 2027.

Kepastian tersebut disampaikan Sherly saat berdialog langsung dengan masyarakat Desa Dauri, Rabu (23/9/2026). Dalam dialog itu, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan infrastruktur yang masih menjadi kendala aktivitas masyarakat, salah satunya akses menuju kawasan pertanian.

Warga mengusulkan pembangunan jalan tani sepanjang sekitar dua kilometer yang tersebar di enam titik. Akses tersebut dinilai penting untuk menunjang aktivitas masyarakat, terutama mobilitas menuju lahan pertanian.

Menanggapi aspirasi tersebut, Sherly menyatakan pembangunan jalan tani akan dipersiapkan pada 2027.

“Oke, saya bikin 2027 nanti. Yang awal jalan tani Desa Dauri dua kilo,” kata Sherly.

Selain jalan tani, warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi lain, seperti pembangunan jalan lingkar, jembatan, fasilitas olahraga, rumah layak huni hingga kebutuhan di bidang pendidikan.

Dalam bidang pendidikan, perwakilan yayasan menyampaikan kondisi salah satu sekolah swasta di Desa Dauri yang masih menghadapi keterbatasan anggaran operasional.

Sekolah tersebut memiliki 32 siswa dan selama ini mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Menanggapi kondisi tersebut, Sherly menanyakan kesiapan pihak sekolah dan masyarakat apabila sekolah tersebut diusulkan untuk berubah status menjadi sekolah negeri.

“Mau jadi negeri nggak? Kalau boleh mau negeri? Boleh. Mau jadi negeri?” tanya Sherly.

Sementara itu, terkait pembangunan jalan lingkar, warga menyampaikan kebutuhan akses yang menghubungkan kawasan di Pulau Makian dengan panjang sekitar 20 kilometer.

Sherly menyatakan pembangunan jalan lingkar tersebut ditargetkan dapat dituntaskan dalam waktu tiga tahun.

Kunjungan kerja tersebut turut didampingi Plt. Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara Risman Iriyanto Djafar, anggota DPRD Maluku Utara Muksin Amrin dan Aksandri Kitong, serta Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara.(*)