Jailolo,Legalpost.id- Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara ungkap kelalaian Pemerintah Daerah yang menjadikan hasil petani warga dirugikan.

Hal itu diungkapkan Ishak Naser saat rapat kunjungan kerja bersama Pemerintah kabupaten Halmahera Barat (Halbar), di ruang kerja Bupati Selasa, (03/08).

Ishak mengaku hasil petani yang dijual di Ternate tidak pernah bisa menjadikan petani memperoleh pendapatan yang meningkat. Pasalnya, pedagang/(dibo-dibo), mengambil hasil petani qdengan harga murah dan dijual dengan harga yang tinggi.

"Karena pemerintah tidak mengatur maka petani dirugikan dan pedagang yang terus diuntungkan. Padahal, petani yang setengah mati/berkeringan saat mengelolah hasil taninya tapi dibo-dibo yang peroleh pendapatan tinggi,"Tutur dia.

Dia berharap dengan kerjasama sigitiga emas antara Pemda Halbar, Kota Ternate dan kota Tidore Kepulauan ini, bisa dibangun sistem yang lebih baik agar masyarakat diuntungkan dari sektor tersebut.

Dia mengaku kerja sama sigitiga emas ini sebelumnya gagal, karena tidak ada sistem yang mengatur secara baik. Maka itu, apa yang diharapkan dengan kerjasama untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah hanya melahirkan istilah atau nama dari program itu.

Menurut Ishak, penyebab dari daftar penduduk miskin tercatat kebanyakan berada di desa karena pendapatan ekonomi petani yang kecil bukan karena pengangguran.

"Kita pejabat yang hidup dengan pendapat setiap bulan Rp 20 juta, bisa menutup beban pengangguran anak-anak kita. Tapi petani yang bukan pengangguran mereka bisa tercatat sebagai masyarakat miskin karena pendapatan mereka kecil, padahal mereka pekerja bukan pengangguran."Ungkapnya.