SOFIFI,Legalpost.id— Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari daerah pemilihan Kepulauan Sula–Pulau Taliabu, Mislan Syarif, meminta pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membangun sumur bor di sejumlah wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Maluku Utara, terutama Pulau Taliabu.

Mislan menilai ketersediaan sumber air menjadi kebutuhan penting untuk mendukung penanganan karhutla, khususnya saat musim kering ketika api sulit dikendalikan akibat terbatasnya pasokan air.

Ia mengusulkan pembangunan sedikitnya 10 hingga 20 titik sumur bor yang tersebar di desa dan kecamatan terdampak karhutla di Pulau Taliabu. Usulan tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dan petugas ketika kebakaran kembali terjadi.

“Pemerintah pusat perlu mendukung pengadaan titik-titik air melalui sumur bor untuk menjamin ketersediaan sumber air dalam menghadapi karhutla di Kabupaten Pulau Taliabu, khususnya, serta beberapa kabupaten lain di Maluku Utara,” ujar Mislan, Rabu (14/10/2026).

Menurutnya, Pulau Taliabu menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak karhutla cukup parah dengan sebaran kebakaran yang luas. Karena itu, penyediaan sumber air di lokasi strategis dinilai penting untuk mempercepat penanganan kebakaran dan mengurangi risiko kerugian masyarakat.

Mislan juga meminta Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku Utara, segera mengusulkan bantuan pembangunan sumur bor kepada pemerintah pusat, termasuk BNPB di Jakarta.

Ia berharap usulan tersebut dapat ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya memperkuat sarana dan prasarana penanggulangan bencana di daerah.

Mislan mengungkapkan, berdasarkan informasi yang disampaikannya, sekitar 11 ribu pohon cengkeh di Pulau Taliabu telah hangus terbakar, disertai ribuan tanaman lainnya. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak terhadap penghidupan petani karena tanaman perkebunan merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat.

Karena itu, ia menegaskan perlunya langkah konkret dan dukungan lintas pemerintah agar penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman saat kebakaran terjadi, tetapi juga pada kesiapsiagaan melalui penyediaan sumber air yang memadai.

Mislan berharap pemerintah pusat dan Pemprov Maluku Utara dapat bersinergi mempercepat realisasi usulan sumur bor demi melindungi kawasan perkebunan, lingkungan, serta sumber penghidupan masyarakat dari ancaman kebakaran.(*)