TERNATE, Legapost.id-Penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku Utara menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi antar berbagai pihak menjadi masalah utama yang perlu diatasimencapai hasil yang lebih maksimal.

Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam, baru-baru ini menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan semua elemen masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan bergantung pada kebijakan pemerintah yang sinergis serta dukungan aktif dari masyarakat dan pihak terkait lainnya.

“Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk menurunkan angka kemiskinan dengan lebih signifikan. Keterlibatan semua pihak adalah kunci utama,” ungkapnya. 

Sarmin juga berharap agar berbagai pihak dapat bekerja sama secara lebih efisien, mengingat tantangan besar yang ada di lapangan. Penanggulangan kemiskinan di Maluku Utara memerlukan pendekatan yang holistik, termasuk perbaikan dalam hal anggaran, koordinasi antar instansi, serta peran aktif dari masyarakat.

Dengan adanya gerakan bersama yang terorganisir, diharapkan provinsi ini dapat menciptakan perubahan yang nyata dan berkelanjutan dalam mengurangi angka kemiskinan.(*)