Sofifi,LegalPost.Id- Menanggapi ketidak Harmonisan Gubernur Malut KH.Abdul Gani Kasuba, dan Wakil Gubernur Malut Ali.Yasin.Ali, Akademisi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Sahroni A Hirto Angkat bicara

Sahroni pada wartawan ini Sabtu, 9 mei 2020, mengatakan tidak melibati Wagub dalam agenda Pemprov menunjukkan keretakan dan diduga manopoli kebijakan.

Dikatakan Sahroni, Wakil Gubernur selaku Wakil kepala daerah pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dengan itu, patut mengetahui jalannya agenda Pemprov maupun apa yang dikerjakan Birokrasi. Apalagi terkait kondisi Malut yang tengah menghadapi Wabah covid-19.

Dengan itu, sangati aneh jika saat ini tidak ada koordinasi segala bentuk langkah Pemprov ke wagub .

Urusan Wagub Kata Sahroni, lebih ke internal birokrasi, dimana kewenangan gubernur dan wakil pada dasarnya sudah diatur. Sehingga itu, nampak keliru kalau birokrasi ditangani full oleh gubernur saat ini.

Dia menduga, kondisi ini terpengaruh dari dinamika politik internal antara dua orang berparuh tersebut.

Padahal jika disadari keretakan tersebut, akan menuju perpecahan karena dua kuasa di dalamnya. Terlebih persoalan tidak ada koordinasi menyangkut agenda penanganan Covid-19.

"Yang pasti nantinya melemahkan kerja Gustu covid19 termasuk kepercayaan masyarakat terhadap Gustu covid19,"tandasnya.

Dia berharap, jiwa kenegarawanan kedua pemimpin itu untuk dapat menyelesaikan konflik. Terlebih persoalan dalam menangani birokrasi.

Jangan sampai publik hanya menguras tenaga untuk membahas keharmonisan gubernur dan wakil gubernur."tuturnya (in)