Legalpost,Halbar-Penantian Aparat Sipil Negara (ASN) kabupaten Halmahera Barat terkait Tunjangan Penghasilan Pegawai  (TPP) akhirnya akan direalisasi Pemerintah Daerah.

Hal ini diseriusi oleh Pemda melalui rapat penerapan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemda Halbar. Selasa,(10/09/2024) di ruang sekretaris Daerah Halbar.

Salah satu poin penting dalam rapat tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) bersama OPD ini adalah TPP tetap diberikan kepada seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK.

dilaksanakan rapat itu sebagai tindak lanjut Permendagri 27 Tahun 2021, Permendagri 85 Tahun 2022, dan Permendagri 15 Tahun 2023 di mana semua sudah memuat terkait TPP. Regulasi ini merupakan amanat dari PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pj Sekretaris Daerah Halbar Julius Marau pada wartawan menyampaikan, rapat tersebut membicarakan tentang rencana penerapan tunjangan TPP di 2025, karena sudah menjadi keharusan seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk menerapan TPP.

"Yang dibicarakan terkait persiapan teknis, dan sementara ini tim menghitung kapasitas fiskal kita di 2025, kemudian administrasi lain diantaranya surat keputusan bupati tentang penerapan TPP, kemudian tentang penerapan TPP ini untuk mendorong dan mengoptimalkan kinerja pagawai negeri,"ungkap Julius di ruang kerjanya.

Julius mengatakan, kita tau bahwa aspek kesejahteraan itu akan sangat mempengaruhi kinerja ASN, selama ini kita belum menerapkan, dan di 2025 ini kita akan terapkan, dan di 4 bulan kedepan ini kita siapkan administrasinya.

"Sudah dipresentasikan oleh tim anggaran diantanya Kaban BKAD, Bapenda, dan BP3D itu sudah menganalisis kemampuan fiskal kita di 2025. Karena tidak ada lagi beban Pilkada sehingga TPP itu bisa diberlakukan, dan kebetuhan anggaran ketika TPP itu diberlakukan 1 bulan itu hampir sekitar Rp 3 miliar sekian,"tandasnya.

"Jika dengan adanya TPP ini maka tunjangan - tunjangan lain suda tidak ada lagi, misalnya kinerja dan uang makan dan lain - lain, karena suda diingklut dalam TPP. Dan kita juga sudah hitung kemampuan fiskal kita di 2025 mampu mengakomodir TPP untuk 3000 lebih ASN di Halbar,"pungkasnnya.