TERNATE,legalpost.id-Kerukunan Sopir Lintas (KSL) Maluku Utara (Malut), mendatangi pihak PT Pertamina Ternate di Jambula Senin (10/10), menyampaikan persoalan kelangkaan penyediaan, pendistribusian dan harga jual BBM bersubsidi jenis Solar dalam setiap aktivitas distribusi barang muatan dengan mengunakan kendaraan berjenis truk di berbagai pelosok di 10 kabupaten/kota di wilayah Maluku Utara.

Hadir dalam pertemuan di Kantor Pertamina Jambula diantaranya jajaran pengurus KSL Maluku Utara, didampingi Penasehat KSL yang anggota DPRD Kota Ternate Nurlaela Syarif dan Kadis Perhubungan Provinsi Malut dan jajaran, ternyata tidak membuahkan hasil solusi atas persoalan yang dikeluhkan.

Menurut Nurlaela selaku penasehat KSL Malut, pertemuan dengan pihak PT. Pertamina tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, karena memang problem kelangkaan BBM bersubsidi berjenis solar bukan terdapat di pihak Pertamina, namun di kebijakan pemerintah daerah.

"Pertamina hanya sebagai distributor dimana hanya menjual langsung ke konsumen yang langsung mengunakan, seperti SPBU, APMS atau Siantan, sesuai prosedur tidak diperjual belikan kembali ke pengecer, seperti yang terjadi," jelasnya.

Ia mengaku, selama ini sesuai pengakuan Pertamina sudah prosedur, namun fakta di lapangan BBM bersubsidi terjadi kebocoran cenderung dibiarkan pihak pemerintah daerah

" Terjadi adanya dugaan diperjualbelikan kepada pengecer, padahal ini melanggar aturan, namun tak ada sikap tegas pemerintah melihat hal tersebut," terangnya.

Bahkan pihaknya mendapat berbagai penjelasan dari Pertamina, seperti ada keterbatasan kewenangan Pertamina, mengacu kepada alokasi BPH Migas BBM subsidi solar terbatas quotanya sehingga Pertamina harus menjaga ketersediaan.

"Bahwa persoalanya selama ini yang memiliki kewenangan adalah pihak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan evaluasi kebutuhan BBM bersubsidi agar setiap tahun ada penambahan quota sesuai analisa dana kebutuhan untuk sasaran subsidi di Malut, seperti sopir truk, nelayan, speedboad dan lain-lain," ungkapnya.

Ia menjelaskan, ternyata selama ini tidak pernah ada evaluasi pemerintah daerah sehingga penambahan quota hanya bertambah nol sekian persen bahkan berkurang, sangat disayangkan pemerintah daerah seperti lepas tangan, pantas kelangkaan BBM bersubsidi terjadi di Malut.

"Belum lagi maraknya kebocoran penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh oknum-oknum dan termasuk pembiaran pengecer," ujarnya.

Sementara itu, ketua KSL Malut, Syahril menegaskan, sopir truk lintas Malut total ada 389 mobil sesuai data keanggotaan. Selama ini pihaknya sangat berperan membantu pemerintah daerah, masyarakat dan pengusaha dalam distribusi barang ke seluruh pelosok maluku utara mulai dari Sula, Taliabu, Halsel, Halteng, Halbar, Halut, Haltim.

"Karena aktivitas kami inilah sehingga membantu mendistribusi bahan pangan, bahan bangunan, kebutuhan tambang, kebutuhan medis, proyek semuanya kami yang berperan," tegasnya

Ia menambahkan, jika pemerintah Daerah tidak pedulikan aspirasi ini, sebagai ketua pastikan akan lakukan mogok masal dan stop smua aktivitas distribusi barang.

Bayangkan solar kami beli harga 15.000, tapi itu di pengecer, terus susahnya minta ampun, SPBU tidak jual, hanya di APMS dan Siantan tapi itupun terbatas, kebutuhan kami setiap kali perjalan bolak balik itu membutuhkan 90-150 liter, akhirnya kami harus isi BBM jenis Dexalite harga Rp. 18.000 lebih per liter, belum lagi harga akomadasi Fery, operasional lain, dengan kondisi ini kami minus, tidak bisa bawa pulang hasil keringat untuk anak istei di rumah," pungkasnya.

"Secara tegas saya selaku ketua KSL menegaskan kami akan lakukan mogok besar-besaran jika Pemda tidak segera selesaikan persoalan kami ini," sambungnya.(red)