JAILOLO,LegalPost.id-Bupati Halmahera Barat (Halbar) Danny Missy, kabarnya telah resmi menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), terkait penetapan anggaran penanganan Coronavirus Diserse (Covid-19) sebesar Rp 53 miliar.

Hal tersebut dbenarkan Sekretaris Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Sahril Abdul Rajal, dalam pertemuan hering dengar pendapat bersama pengurus organisasi Joong Halmahera di ruang kerjanya Senin, 4 April 2020.

Syahril Abdul Rajak mengakui Perkada itu telah diterbitkan dua pekan lalu. Kebijakan itu diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan kesehatan, dampak ekonomi warga, dan pengawalan jejaring sosial ditengah pendemi covid-19.

"Saat ini Halbar tengah berada dalam status tanggap darurat penanganan COVID-19."Satatus siaga virus corona untuk Halmahera Barat sudah berada di status tanggap darurat, dan itu diberlakukan sejak 23 April -29 Mei 2020 mendatang," jelas Sahril

Ia mengaku, soal data COVID-19 yang telah disampaikan ke publik, sudah sesuai dengan pedoman kesehatan, dan itu sudah diklarifikasi melaui Jubir COVID-19 Halbar. Selain itu, Tim Satgas juga sudah melakukan langkah pengurangan arus masuk dan kelur melalui laut maupun darat.

Bahkan, posko di daerah perbatasan dan perhubungan langsung ke daerah lain juga sudah terbentuk.

"Langkah yang diambil sementra ini, adanya pengurangan penumpang melalui akses darat maupun laut, dan jika warga Halbar dari luar daerah malut akan dilakukan karantina di rusun," jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Nofrizal Amir, Presidium Jong Halmahera mengatakan, secara institusi juga meminta Pemda agar lebih serius dalam melakukan upaya pemutusan mata rantai COVID-19 di Halbar.

"Ada beberapa poin penting yang harus diklarifikasi oleh tim Satgas Halbar seperti skema penanganan, informasi publik dan keberadaan petugas di lapangan," katanya.

Perlu diketahui, selain Pemkab Halbar memploting anggaran Rp 53 miliar, sejumlah desa juga telah menganggarkan berkisar 30 miliar dari total 175 untuk anggaran penanganan covid-19. (tim)