LEGALPOST.ID,TERNATE-Aliansi Pemuda Morotai mendesak Kapolda Maluku Utara Brigjen (Pol) Naufal Yahya, agar segera mengadili Bupati Pulau Morotai Benny Laos, karena dianggap sebagai otak pemalsuan tanda tangan draf, pengesahan APBD bodong tahun 2018. Bukan itu saja, Benny juga dinilai telah menjalimi masyarakat Pulau Morotai lewat kebijakannya yang sama sekali tidak pro terhadap rakyat. Begitu juga halnya, mutasi Aparatur Sipil Negera (ASN) dilingkup Pemda Morotai, yang memicu sederet masalah baru baru ini lantaran kebijakan Benny tanpa mempertimbangkan etika Birokrasi. 

"Kapolda harus segera periksa dan mengadili Benny Laos,"teriak Kordinator Aksi AMP Mahruf Majid saat berunjuk rasa di depan Kantor Reskrimum Polda Malut. Senin, 10 Desember 2018. 

Sejauh ini, Kata Mahfud, setelah resmi menjadi Bupati. Benny, hanya mementingkan usaha pribadi dan koleganya ketimbang kebutuhan vital masyarakat Morotai. Nyatanya, Morotai dibawah kepimpinan Benny, justru mengalami kemunduran. Sebab, hingga kini wajah Morotai sama sekali tak ada perubahan. Terlebih, soal akses Jalan, Perkantoran, Pasar Tradisional, serta Jembatan Pengubung antar Desa.

"Sangtat Jelas Kebijakan Benny amat bertentangan dengan maksud UU nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi. yang mana daerah diberi kewenangan untuk mensejahterakan masyarakat di daerah,"tegasnya.

oleh karena itu, jangan sampai derita masyarakat lebih meluas. Mahfud, meminta Kapolda jangan hanya memproses Kabag Risalah DPRD Hiron Rahangkei, sebagai tersangka tunggal. Tapi, juga memproses Benny, dalam kasus ini. Karena, jelas aktor intelektual dibalik kasus ini adalah sang Bupati.