Legalpost.idHalbar-Pemerintah kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara, rupanya telah mengusulkan kepada Kementerian PUPR terkait rencana Pembangunan Kali Butu Kecamatan Loloda.

Hal ini menyusul di sampaikan Bupati Halmahera Barat menyikapi terkait adanya wacana yang dinilai menyudutkan pemerintah daerah atas  rencana pembangunan jembatan kali butu.

“Terlebih kami sampaikan apresiasi  selaku Pemerintah daerah kepada Menteri PUPR  dalam kunjungan kerja di Halbar  karena beberapa rencana pembangunan yaang akan dianggarkan oleh pemerintah pusat benar-benar ditanggapi serius oleh menteri terutama jembatan kali butu kec. Loloda,” ungkap Bupati James Uang pada wartawan Rabu,(04/09/2024).

Politikus Demokrat itu menjelaskan, tahun 2022 lalu pemerintah daerah melalui banggar bersama DPRD telah menyetujui untuk mengalokasikan anggaran perencanaan jembatan Kali butu dalam APBD induk 2022.

“Seperti halnya perencanaan jalan ruas kedi-jangailulu (segmen tiabo-jangailulu) yaitu telah dianggarkan dalam  APBD perubahan 2023,” ungkapnya. 

Sementara di tahun 2024 ini pekerjaan jalan ruas Kedi-Jangailulu sudah masuk pada tahap pelaksanaan pekerjaan oleh Balai jalan dan Jembatan dari Provinsi Maluku utara. 

Menurut James , Salah satu syarat mmendapatkan bantuan pembangunan  dari pemerintah pusat tidak pernah terlepas dari usulan administrasi  Pemerintahan daerah melalui penyiapan dokumen perencanaan kegiatan sebagai salah satu syarat wajib. 

Dengan dasar perencanaan itulah maka Pemda  mengeluarkan surat usulan permohonan mendapatkan anggaran pembangunan jalan dan jembatan ke kementrian PUPR.

“puji Tuhan  dengan kedatangan menteri PUPR  dalam  tinjauan beberapa titik kegiatan itu  saya kembali memperkuat komunikasi untuk mengingatkan terkait surat permohonan  kepada  menteri yang di kirim beberapa bulan lalu atas keinginan kami atas  pembangunan jembatan kali butu itu. dan bahkan menteri sangat merespon  baik,” ujarnya 

James berulang berterima kasih kepada Menteri PUPR dan  pihak yang terlibat atas kepedulian melakukan komunikasi aktif dengan Menteri  terhadap kepentinagn pembangunan di daerah. 

James berharap, agar yang sudah diusulkan itu mendapt  respon baik dari Kemementrian PUPR. “Marilah kita sama sama mengawal dan terus menerus bangun hubungan baik dengan mereka demi kepentingan pembangunan kita yang lebih baik ke depan,” tandasnya.