SOFIFI,Legalpost.id— Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem pers daerah melalui sinergi dan model kolaborasi strategis.

Komitmen itu disampaikan dalam materi berjudul “Dukungan dan Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Industri Pers dan Media Massa yang BEJO’S”, yang dipresentasikan Kepala Bappeda Maluku Utara, Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, Jumat (5/12/2025) di Ternate dalam acara yang diprakarsai oleh Bappenas RI bidang Ideologi Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi.

Dokumen tersebut memotret kondisi media lokal saat ini, tantangan yang dihadapi, serta arah kebijakan baru untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme industri pers di Maluku Utara.

Dalam paparannya, Sarmin menjelaskan bahwa industri pers di Maluku Utara tengah menghadapi tekanan besar, mulai dari peralihan konsumsi informasi ke media digital, keterbatasan SDM jurnalistik yang tersertifikasi, hingga ketatnya persaingan dengan media nasional dan media sosial.

Selain itu, tantangan literasi digital masyarakat yang belum merata serta keterbatasan infrastruktur internet di sejumlah wilayah masih menjadi hambatan dalam distribusi informasi. Kondisi ekonomi bisnis media yang tidak stabil juga membuat banyak perusahaan pers kesulitan membangun model bisnis yang berkelanjutan.

Saat ini, terdapat lebih dari 50 media lokal yang tersebar dalam bentuk media cetak, elektronik, dan digital. Media-media ini memiliki peluang besar untuk tumbuh, mengingat kekayaan konten lokal—seperti budaya, pariwisata, kelautan, dan ekonomi kreatif—yang dapat diangkat sebagai kekuatan naratif daerah.

Dalam dokumen itu ditegaskan bahwa media memiliki peran strategis sebagai penyampai informasi pembangunan, pengawas jalannya pemerintahan, penggerak partisipasi publik, penguat identitas daerah, hingga sebagai garda depan dalam mitigasi krisis dan edukasi publik.

“Pers merupakan mitra penting pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang valid, cepat, dan edukatif,” demikian salah satu poin penting yang disampaikan dalam materi tersebut.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk memperkuat media lokal, antara lain:
• Dukungan regulasi dan kebijakan kemitraan yang lebih transparan.
• Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan jurnalistik, workshop, serta kerja sama dengan Dewan Pers dan kampus.
• Penguatan infrastruktur, terutama akses internet merata dan fasilitas publik pendukung kegiatan pers.
• Optimalisasi informasi publik, termasuk penyediaan press room, konferensi pers berkala, dan keterbukaan data.

Salah satu agenda besar Pemprov Malut adalah mendorong implementasi Media BEJO’S—konsep media yang Bersih, Efektif, Jurnalistik, Objektif, dan Sehat.
Strategi pelaksanaannya meliputi empat tahap:

1. Fondasi: pemutakhiran regulasi dan pendataan perusahaan pers.

2. Penguatan: pelatihan SDM, literasi digital, dan transformasi digital media.

3. Eksekusi: peluncuran program BEJO’S Media serta penghargaan Media BEJO’S Award.

4. Evaluasi: pemantauan KPI dan pelaporan dampak secara berkala.

Program ini diharapkan mampu menghadirkan media yang lebih profesional, mandiri secara bisnis, dan memiliki standar pemberitaan yang tinggi.

Dalam penutup materi, Pemprov Malut menegaskan pentingnya menjadikan media lokal sebagai mitra utama co-creation konten pembangunan—mulai dari literasi publik, mitigasi bencana, ekonomi kreatif, hingga penguatan identitas budaya.
Pemerintah juga menyoroti perlunya sinkronisasi program digital Pemprov, termasuk program “Merdeka Signal”, dengan peningkatan kapasitas media lokal agar mampu beradaptasi dengan era digital.

Materi ini menunjukkan perhatian serius Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam membangun ekosistem pers yang sehat, profesional, dan berdaya saing. Kolaborasi antara pemerintah dan media lokal dinilai menjadi kunci untuk memastikan transparansi informasi, kualitas demokrasi, dan partisipasi publik tetap terjaga.

Dengan pendekatan ini, Pemprov Malut berharap industri pers daerah semakin kuat dan mampu menjadi pilar penting dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.(*)