SOFIFI,Legalpost.id— Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara menggelar rapat koordinasi bersama 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana program prioritas Gubernur Sherly Laos. Pertemuan yang berlangsung pekan lalu itu bertujuan menyelaraskan data hasil monitoring dan evaluasi (monev) Bappeda dengan laporan masing-masing OPD.

Kepala Bappeda Maluku Utara, Sarmin S. Adam, mengatakan rapat tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh informasi terkait progres fisik dan keuangan berbagai proyek prioritas tercatat secara akurat.

“Rakor ini penting untuk mengonfirmasi dan menyelaraskan data. Kita ingin memastikan informasi yang dimiliki Bappeda dan OPD selaras sehingga proses pengawasan bisa berjalan akuntabel dan komprehensif,” ujar Sarmin, Selasa (2/12/2025).

Sebagai institusi perencana pembangunan daerah, Bappeda memiliki tugas pokok untuk melakukan monitoring dan evaluasi agar seluruh program berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Sarmin, kualitas perencanaan sangat ditentukan oleh akurasi data dan konsistensi laporan OPD.

“Melalui monev, kita bisa melihat secara langsung progres di lapangan, kendala yang muncul, dan langkah apa yang harus diambil. Ini penting agar kebijakan pembangunan semakin efektif dan tepat manfaat,” jelasnya.

Sarmin menegaskan bahwa rapat koordinasi ini bukan sekadar forum penyampaian laporan, melainkan ruang kolaborasi untuk menyelesaikan persoalan secara cepat dan tepat.

“Kita ingin setiap OPD bergerak serempak. Ketika ada tantangan di lapangan, solusi dapat ditemukan bersama. Ini bagian dari upaya memperkuat tata kelola pembangunan,” tambahnya.

Bappeda berharap sinergi seluruh OPD dapat membawa pembangunan Maluku Utara ke arah yang lebih terukur dan berdaya saing.

“Dengan komitmen semua pihak dan dukungan masyarakat, kita optimistis pembangunan di Maluku Utara semakin terarah, terukur, dan berkelanjutan,” tutup Sarmin.

Rapat koordinasi ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pembangunan sesuai visi Gubernur Sherly Laos untuk mewujudkan daerah yang maju, responsif, dan berdaya saing.(*)