Ternate l,legalpost.id- Forum Lintas Perangkat Daerah (LPD) Tahun 2021 resmi dibuka Sekertaris Derah Provinsi Maluku Utara Drs. Syamsudin A. Kadir. Pembukaan dipusatkan di Sahid Bella Hotel Ternate, Senin(19/04/2021).

Dalam sambutan tertulis Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba, yang dibacakan Sekertaris Daera mengatakan, pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah tahun 2021 ini dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dengan berfokus pada prioritas yakni peningkatan kualitas dan daya saing SDM, infrastruktur dan daya saing wilayah, kemandirian dan daya saing ekonomi, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, peningkatan harmoni sosial dan kondusifitas wilayah, serta pemantapan tata kelola pemerintahan.

Gubernur kata Sekprov, mengatakan, Forum Perangkat Daerah merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan Daerah. Pasalnya,  pembahasan perangkat daerah dengan pihak terkait, dilakukan  untuk menghasilkan rancangan Rencana kerja (Renja) yang lebih berkualitas.

Disamping itu, lanjut dia, dari sisi pengawasan,  tahapan ini menjadi bahan audit baik oleh lembaga KPK, BPK atau pengawasan daerah, terkait sejauh mana rencana kegiatan pemerintah telah dibahas dalam tahapan yang prosedural.

Menurut Gubernur, sebagai bahan evaluasi, tahun 2020 dapat mengalami tantangan yang cukup berat, berupa bencana kesehatan yang kemudian dampaknya meluas ke berbagai bidang.

Menurut dia, banyak program kegiatan pembangunan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang telah dirancang sebelumnya tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan terkena dampak pandemi Covid-19 sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan indeks kesejahteraan atau IPM.

Terutama pada komponen penegeluaran masayarakat, tingkat kemiskinan dan pengangguran sedikit memperlihatkan kenaikan, tingkat ekonomi Provinsi yang merupakan agregat dari ekonomi Kab/Kota mengalami penurunan,"ungkap Sekda

Dengan itu, tahun 2022 nanti merupakan tahun ke-3 pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Penajaman strategi dan arah kebijakan sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, yang telah dijabarkan dalam rancangan rencana kerja Pemerintah Provinsi tahun 2020 yang selanjutnya menjadi bahan pembahasan pada forum ini.

Arah kebijakan wilayah pada rancangan RKP tahun 2022, menargetkan wilayah Maluku Utara, diharapkan mengalami pertumbuhan ekonomi pada kisaran 7,5 s/d 8,5 persen.

Tingkat kemiskinan diharapkan 5,71 s/d 6,63 persen, sementara tingkat pengangguran ditargetkan 4,06 s/d 5 persen. Dengan target tersebut, terdapat projek strategis yakni Kawasan Industri Weda dan Kota Baru Dofifi. Selain itu terdapat Prioritas Nasional dan program prioritas yang direncankan di wilayah kita.

"Dengan demikian, diminta keseriusan kepada kepala Pernagkat Daerah dan jajaranya, optimalkan pembahsaan pada tahapan ini, sebab proses perencanaan berakhir di RKPD. Tahapan selanjutnya merupakan proses penganggaran, dimana bila terjadi penambahan atau perubahan kegiatan memiliki mekamisme yang tidak mudah serta mengandung resiko,"tegasnya

Amatan Legalpost.id, acara yang digelar di ruang Gamalama Ballroom Sahid Hotel tersebut dihadiri Bupati Halmahera Timur Drs. Ubaid Yakub, Wakil Bupati Pulau Taliabu Ramli, Kepala Bapeda Malut, Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Malut, Para Kepala Bapeda/ Bappelitbangda Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Malut, serta tamu undangan lainnya.(iin/lan)