SOFIFI,Legalpost.id– Sekretaris Daerah (Sekprov) Maluku Utara, Samsuddin A Kadir, mengungkapkan perkembangan pembahasan dokumen KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 dan KUA-PPAS APBD 2026 yang saat ini tengah berlangsung di Kantor DPRD Malut, Sofifi.

Menurutnya, rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih fokus membahas komponen pendapatan daerah. Agenda pembahasan diperkirakan akan berlanjut hingga finalisasi angka-angka pendapatan beserta sumbernya.
“Hari ini kita baru membahas sampai pada bagian pendapatan. Besok kemungkinan dilanjutkan lagi untuk memprediksi sekaligus memastikan sumber-sumber pendapatan,” jelas Samsuddin.
Ia menyebutkan, Banggar DPRD menemukan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami kekurangan anggaran untuk kebutuhan gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP). Karena itu, TAPD diminta menutupi kekurangan tersebut agar tidak mengganggu kinerja birokrasi.
Selain itu, pembahasan APBD-P 2025 juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan krusial, meratifikasi pergeseran anggaran yang telah dilakukan sebelumnya, serta menutup kekurangan di beberapa pos belanja.
Dari sisi pendapatan, Samsuddin optimistis ada lonjakan signifikan. Target awal Rp800 miliar diprediksi naik menjadi Rp1 triliun, atau bertambah sekitar Rp200 miliar.
“Kalau kita melihat tren pendapatan, ada beberapa item yang realisasinya sudah capai 90 persen. Rata-rata di atas 50 persen. Jadi peluang besar untuk pendapatan meningkat sangat terbuka,” terangnya.
Ia menambahkan, hingga saat ini realisasi penyerapan anggaran Pemprov Malut berada di angka 41 persen,

Sekprov Malut: Pendapatan Daerah Diproyeksi Tembus Rp1 Triliun dalam APBD-P 2025
SOFIFI, Legalpost.id – Sekretaris Daerah (Sekprov) Maluku Utara, Samsuddin A Kadir, mengungkapkan perkembangan pembahasan dokumen KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 dan KUA-PPAS APBD 2026 yang saat ini tengah berlangsung di Kantor DPRD Malut, Sofifi.
Menurutnya, rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih fokus membahas komponen pendapatan daerah. Agenda pembahasan diperkirakan akan berlanjut hingga finalisasi angka-angka pendapatan beserta sumbernya.
“Hari ini kita baru membahas sampai pada bagian pendapatan. Besok kemungkinan dilanjutkan lagi untuk memprediksi sekaligus memastikan sumber-sumber pendapatan,” jelas Samsuddin.
Ia menyebutkan, Banggar DPRD menemukan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami kekurangan anggaran untuk kebutuhan gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP). Karena itu, TAPD diminta menutupi kekurangan tersebut agar tidak mengganggu kinerja birokrasi.
Selain itu, pembahasan APBD-P 2025 juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan krusial, meratifikasi pergeseran anggaran yang telah dilakukan sebelumnya, serta menutup kekurangan di beberapa pos belanja.
Dari sisi pendapatan, Samsuddin optimistis ada lonjakan signifikan. Target awal Rp800 miliar diprediksi naik menjadi Rp1 triliun, atau bertambah sekitar Rp200 miliar.
“Kalau kita melihat tren pendapatan, ada beberapa item yang realisasinya sudah capai 90 persen. Rata-rata di atas 50 persen. Jadi peluang besar untuk pendapatan meningkat sangat terbuka,” terangnya.
Ia menambahkan, hingga saat ini realisasi penyerapan anggaran Pemprov Malut berada di angka 41 persen, sementara capaian pendapatan sudah 72 persen. Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi yang tertinggi di Indonesia.
“Secara nasional, kita berada di atas rata-rata. Dari sisi pendapatan, ini capaian yang membanggakan. Penyerapan anggaran juga tidak buruk,” ungkapnya.

sementara capaian pendapatan sudah 72 persen. Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi yang tertinggi di Indonesia.
“Secara nasional, kita berada di atas rata-rata. Dari sisi pendapatan, ini capaian yang membanggakan. Penyerapan anggaran juga tidak buruk,” ungkapnya.(*)