JAILOLO, legalpost.id -Aksi unjuk rasa kembali digelar Joong Halmahera karena menilai
Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) yang dinahkodai Danny Missy. tidak ada formula menanganani penyebaran Covid-19. Pasalnya, semua daerah khusunya di Maluku Utara telah mengambil tindakan. Namun, Halbar sendiri masih memperdebatkan anggaran.

"Pemkab ini tidak memiliki konsep penanganan Covid-19 yang jelas. Daerah lain sudah ambil tindakan dan Halbar sendiri belum," ungkap Presidium Jong Halmahera, Fandi M. Nasir dalam Orasi, Minggu (26/4/2020), sekitar pukul 16.00 WIT, tepat di pintu masuk pelabuhan Jailolo.

Menurutnya, langkah awal dilakukan adalah perjelas status daerah. Maka dari situ baru disiapkan skema anggarannya. Dan, jika lama-lama takutnya kecepatan berpikir Pemda kalah telak dengan penyebaran covid-19.

"Kongkritnya, Pemkab krisis metodologi," cetusnya.

Sementara Sahril Gamsin, dalam orasinya, mengatakan masyarakat benar-banar dibuat cemburu. Saat daerah-daerah lain dengan sigapnya membatasi pergerakan manusia di pintu-pintu masuk. Bahkan, melakukan pembiayaan ekonomi masyarakat dan memperbanyak tempat karantina terpusat. Namun, Halmahera Barat masih jauh dari harapan.

Jangan kira, lanjut Fernando Salaka, Kabupaten lain yang sudah mengoleksi pasien positif. Karena tidak sigap dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Justru sebaliknya, kesigap dan kejelasan konsep penanganan, maka bisa dideteksi orang-orang yang terpapar.

Isra Moin, dalam orasinya, setelah melihat keluhan salah seorang petugas medis di Facebook bahwa ketiadaan tempat bertedu dan tidak disediakan menu buka puasa disaat melayani turunnya penumpang dari Manado ke Jailolo. Dengan begitu, semakin menguatkan kalau Pemkab benar-benar tak ikhlas dalam upaya memutus mata rantai Covid-19.

Pantauan Maluttoday, warga yang mengatasnamakan Jong Halmahera dalam melakukan unjuk rasa, Minggu pagi, menggunakan dua buah spanduk dengan mengafon. (Tim)