JAILOLO,LegalPost id- Aksi penolakan yang dilakukan oleh warga, Rabu, (14/4/2020) di areal Pelabuhan Jailolo,yang menolak kedatangan Bupati Danny Missy yang baru saja tiba dari luar daerah,mendapat dukungan sepenuhnya Fraksi Demokrat DPRD Halmahera Barat.

Ini mengingat aksi yang dilkukan oleh puluhan warga tersebut sebagai bentuk adanya perhatian serius memperhatikan kondisi dearah ditengah merebaknya virus korona.

"Kita berikan apresiasi kepada warga yang memiliki kepedulian soal ini,mengingat Bupati Danny Missy ini juga sudah melanggar standar SOP yang sudah ditetapkan warga yang baru tiba dari luar daerah apalagi katagori zona merah wajib di karantina selama 14 hari,"ungkap ketua Fraksi Demokrat DPRD Halbar, Frangki Luang, Kamis, (15/4).

Frangki menegaskan,selaku pimpinan daerah mestinya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.Bukan justru mengelurakan himbauan agar warga berdiam diri dirumah, sementra justru dia berkeliaran dengan agenda yang tidak jelas.

Frangky sendiri menyoroti kinerja Diskominfo selaku corong pemerintah maupun juru bicara Satgus Covid-19 yang diniilai tidak maksimal dalam menjalankan tugas.

"Diskominfo mestinya harus transparan apalagi soal penanganan Covid-19.Harus disampaikan ke publik, agenda Bupati keluar daerah dalam rangka apa, statusnya seperti apa,karena awalnya disebut status Orang Tanpa Gejala(OTG) sedangkan data yang tercaver di Satgus Covid-19 Propinsi Malut, wilayah Halbar tidak ada berstatus OTG, ini kan kacau,"tegasnya.

Disentil soal adanya informasi terkait keberangkatan Bupati Danny Missy ke Jakarta dalam rangka melobi bantuan Alat Pelindung Diri(APD),jika memang benar adanya,maka harus disampaikan ke publik, kordinasi ke pusat melalui kementrian apa, berapa besar bantuan APD bagi daerah,disertai dengam bukti-bukti otentik,mengingat kepergianya keluar deerah memggunakan uang rakyat.

"Intinya jangan membangun opini liar yang menyesatkan masyarakat. HasilHasil pemantauan kami dilapangan saja hampir sebagian besar tenaga medis belum disiapkan APD yang memadai,"sambungnya.

Sementara itu,Presidium Jong Halmahera Barat, M.Nofrizal Amir menegaskan, aksi spontan yang dilakukan mereka tersebut murni karena ke khawatiran warga terhadap bupatibyang telah melanggar protokuler penanganan covid-19.

"aksiaksi unjuk rasa penolakan terhadap Bupati Danny missy trsebut lebih disebabkan kekesalan masyarakat terhadap sikap Kepala daerah yang mengabaikan standar prosedur(SOP) dengan tidak menjalani masa karantina selama 14 hari,namun lebih memilih keluar daerah ditengah daerah yang tengah dilanda wabah."akunya.

Menurut dia, tidak akan nekat menggelar aksi unjuk rasa, jika tidak menyangkut hajat hidup orang banyak. Instrumen unjuk rasa yang dipilih, dilatari oleh sikap keterlaluannya Bupati yang pada masa-masa sulit seperti saat ini, lebih memilih untuk ke Jakarta dan mengabaikan protokol Kemenkes serta tak fokusnya dia terkait kondisi ekonomi masyarakat yang makin lesuh.

Olehnya itu, Pemda memang harus sering diberi pelajaran, agar mereka tahu kalau masyarakat tidak main-main dalam mengawasi kerja mereka. (Tim)

Dia menambahkan,selain menggelar aksi,pihaknya juga bakal menyurati DPRD untuk memanggil Bupati agar dimintai penjelasan terkait keberangkatanya ke Jakarta.(tim)