TERNATE,Legalpost.id–TernatePemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Rakorbang) Tahun 2025 di Muara Hotel, Kota , Selasa (23/9/2025). Forum strategis ini menjadi wadah untuk menyelaraskan arah pembangunan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Malut.

Kepala Bappeda Malut, Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, menyampaikan bahwa Rakorbang 2025 merupakan bagian dari upaya mengawal implementasi visi-misi “Maluku Utara Bangkit 2025–2029” yang sejalan dengan agenda nasional Asta Cita Presiden dan RPJMN 2025–2029. Fokus pembangunan diarahkan pada penguatan layanan dasar, peningkatan kualitas SDM, transformasi ekonomi, serta pembangunan kepulauan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Forum ini bukan hanya koordinasi rutin, tapi momentum untuk memastikan setiap program daerah dan pusat berjalan selaras. Semua pihak harus bergerak bersama demi target pembangunan Maluku Utara yang terpadu,” ujar Sarmin.

Salah satu yang menjadi sorotan dalam Rakor ini adalah peluncuran inovasi digital MARIMOI (Manajemen Akselerasi Infrastruktur untuk Monitoring dan Integrasi Wilayah). Sistem ini dirancang untuk memperkuat tata kelola perencanaan berbasis digital, sehingga memudahkan integrasi data, monitoring, hingga evaluasi pembangunan di Malut.

Menurut Sarmin, MARIMOI adalah hasil implementasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional II LAN-RI Angkatan X Tahun 2025. Inovasi ini diharapkan mampu menjawab tantangan era digital dalam mengawal efektivitas perencanaan pembangunan daerah.

Dalam Rakor ini, Bappeda Malut juga memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota yang responsif dan tepat waktu dalam menyusun dokumen perencanaan, termasuk RPJMD 2025–2029, RKPD Perubahan 2025, dan RKPD 2026. Apresiasi ini dimaksudkan sebagai motivasi sekaligus pengakuan atas kinerja perencanaan yang selaras dengan arah kebijakan provinsi maupun nasional.

Selain sesi penghargaan, Rakorbang juga diisi paparan dari BPKP Malut terkait kondisi keuangan daerah, serta presentasi prioritas pembangunan dari setiap kabupaten/kota. Forum diskusi terbuka dilakukan untuk memperdalam isu-isu strategis, mulai dari transformasi ekonomi, pengentasan kemiskinan, hingga penguatan pelayanan dasar.

Rakor ditutup dengan penegasan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperkuat sinergi pembangunan lintas wilayah.

“Melalui Rakor ini kita ingin memastikan pembangunan Maluku Utara bukan berjalan sendiri-sendiri, tapi terintegrasi, merata, dan berdaya saing. Malut Bangkit 2025–2029 bukan hanya slogan, tapi gerakan nyata,” pungkas Kepala Bappeda Malut.(*)