SOFIFI,Legalpost.id—Pelaksana Tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Maluku Utara, Kadry Laetje, angkat bicara terkait beasiswa pendidikan untuk 27 kampus yang sebelumnya disinggung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku Utara.

Kadry yang juga menjabat sebagai Asisten I Gubernur menegaskan bahwa program beasiswa ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Biro Kesra Tahun 2025 sebesar Rp 3 miliar. Dana tersebut dialokasikan secara khusus bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu dan disalurkan secara berkala.

“Anggaran ini melekat di Biro Kesra dan diperuntukkan bagi mahasiswa tidak mampu. Rekrutmen dilakukan langsung oleh perguruan tinggi masing-masing, yang kemudian bertanggung jawab penuh atas pelaporan administrasi, teknis, hingga pertanggungjawaban keuangan kepada pemerintah daerah,” ujar Kadry di Sofifi, Selasa (8/7/2025).

Ia menambahkan, skema ini merupakan arahan langsung dari Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, yang menginginkan agar bantuan pendidikan disalurkan secara tepat sasaran, memiliki output dan outcome yang jelas, serta berkelanjutan.

Kadry, yang juga mantan Pj Bupati Halmahera Selatan, menegaskan bahwa Biro Kesra akan menjalankan pengawasan secara ketat melalui mekanisme monitoring, controlling, dan surveillance rutin di setiap tahap penyaluran.

“Fokus utama kita adalah membantu mahasiswa yang benar-benar membutuhkan. Ini harus sesuai dengan marwah Biro Kesra sebagai lembaga yang hadir untuk kesejahteraan rakyat, dan pendidikan adalah salah satu pilar pentingnya,” tegasnya.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan kampus agar program beasiswa ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar berdampak secara nyata.

“Pendidikan adalah investasi masa depan. Kita ingin memastikan bahwa bantuan ini tidak sekadar seremonial, melainkan memberi kontribusi riil dalam membangun SDM Maluku Utara,” tutup Kadry, yang juga pernah menjabat Kepala BPJS Maluku Utara.(*)