JAILOLO, Legalpost.id- Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Yanfrangki Luang akhirnya secara jujur mengungkapkan kebenaran kondisi daerah dalam kepemimpinan Bupati James Uang dan Wakil Djufri Muhammad.

Mantan Ketua GMKI Cabang Ternate itu kepada wartawan, Kamis, (6/072023) di kantor DPRD kabupaten Halmahera Barat mengaku banyak hal yang perlu diperbaiki oleh Bupati dan Wakil terlebih sistem birokrasi yang tidak baik untuk menciptakan kerja yang profesional demi kemajuan Halmahera Barat yang lebih baik.

Menurut Yanfangki, semangat dengan tema DIAHI (perbaiki) belakangan belum menunjukan kebenaran dari ketulusan hati kita bersama untuk daerah yang lebih baik. Dengan itu, diakhir masa jabatan seyogyanya kita dapat mengintropeksi diri secara bersama agar masyarakat tidak dikorbankan dari diduga kehausan kita saat memiliki jabatan.

Partai Demokrat kata Yanfrangki merupakan partai yang menjunjung tinggi nilai demokrasi untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Tentunya kita memiliki tanggungjawab yang sama untuk mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan kelompok dan pribadi.

Yanfangki, mengaku kepemimpinan James-Djufri masih banyak menyimpan kebenaran terkait keterpurukan daerah dan belum memiliki tindakan dan strategi yang tepat untuk memperbaikinya.

"Negara ini adalah negara demokrasi dan setiap yang dilakukan oleh pimpinan dapat dikritisi oleh siapapun baik warga bahkan partai politik yang mengusung sekalipun."ucap magister kebijakan publik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara itu.

Menurut Yanfangki, kondisi keuangan daerah yang kurang baik saat ini tidak bisa disalahkan kepada orang lain dan disamakan kondisi dengan daerah lain. Karena, yang mengelola dan menerapkan anggaran itu adalah pelaksanaan teknis oleh pemerintah itu sendiri.

Pemerintah daerah kata Frangki harusnya lebih banyak mendengar guna untuk melengkapi kekurangan ide dalam memperbaiki keuangan daerah. Karena ide melahirkan utang belakangan semakin menjadi terpuruk keuangan daerah.

Frangki mengajak kepada semua pihak untuk berbesar hati dan menjauhkan diri dari ketersinggungan atas setiap kritik yang datang. Karena dipundak penyelenggara pemerintahan digantungkan harapan oleh rakyat yang ingin melihat perubahan demi mencapai kesejahteraan umum bukan kesejahteraan kelompok dan pribadi. (*)