Kampanye di Gufasa Cabup Danny “Asal Ngomong” Terkait Data PKH

JAILOLO,Legalpost.id - Berkampanye di Desa Gufasa, Kecamatan Jailolo,  dengan bawa nama program PKH, Cabup Danny Missy "asal ngomong". hal itu setidaknya terlihat saat Danny Missy melakukan penyampaian data PKH sejak dimasa kepemimpinannya hanya di angka 300 penerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Sebagimana data terhimpun dalam video yang beredar sosial media, Cabup Danny Missy mengatakan, Bidang Sosial kita, semenjak ia manjadi Bupati itu penerima paling tinggi 300 untuk PKH sedangkan masyarakat kita bagitu banyak

" Akhirnya saya melobi ke Jakarta dan kebutulan Mentri Sosial adalah teman kita sendiri,  teman seperjuangan, separtai apa yang terjadi bapak-ibu sekalin PKH naik dari 300 menjadi 8000 loncatan yang luar biasa,"sebut Calon Bupati (Cabup) Halbar, Danny Missy yang di usung oleh tiga partai yakni PDIP, PAN dan partai Hanura tersebut

Padahal data Program Keluarga Harapan (PKH) itu tidak seperti disebutkan. Koordinator Wilayah (Korwil) PKH Provinsi Maluku Utara, Rudy Rasabessy menjelaskan,  pertama hadir di Provinsi Malut, hanya di dua kabupaten Halut dan Halbar.  Dan sejak  tahun 2011untuk Halbar 3 Kecamatan Ibu dan Ibu Utara, Ibu Selatan saat itu dengan jumlah penerima PKH 942 KPM  total 2011 anggaran Rp Rp 1.4 miliar

" 2013 kami membuat proposal pengembangan PKH karena harus ditandatangani Bupati-Wabup saat itu  dan sempat Bagian Hukum dan Sekda tidak mau mendatangi  sebab dalamnya prosal ada nama Kecamatan Jailolo Timur,"kata Korwil PKH Malut, Rudy Rasabessy Selasa (13/10/2020)

Rudy mengaku, di kami kembali menghadap Bupati Namto Hui Roba tanpa lama Bupati Namto langsung tanyakan dengan nada canda, kamu tidak baca berita? menginginkan saat itu Jailolo Timur masuk Halut, tapi pada akhirnya data kami 2013 m masuk 9 Kecamatan termasuk Jailolo Timur, dalam pengembangan PKH

"  Tahun 2015 hasil pengembangan PKH 3124  dengan total anggaran Rp 2 miliar lebih Setelah tiap tahun ada pengembangan penerima PKH  dengan acuan data bersumber dari Badan Pusat Stastik,"katanya

Dan tahun 2017 dan 2018 sampai pada tahun 2020 sekarang acuan datanya mengarah ke Pus-datin, dalam tahun 2020 ini jumlah penerima PKH itu berjumlah ada 6000 itu ada perubahan kompunen sehingga pasti ada penurunan penerima KPM seperti dalam keluarga penerima PKH anaknya sudah lulus SMA maka penerima itu dengan sendirinya hilang tidak masuk lagi hingga data menjadi 5124

" Tahun data 2020 terakhir ini datanya 5864 PKM di 8 Kecamatan total anggaran dari Pempus ke masing-masing penerima dari tahap 1 dan tahap 2 totalnya Rp 13 miliar lebih lalu tahap 4 akan terjadi perubahan  itu
stetmen Calon Bupati  itu keliru karena soal kebijakan ini (PKH) murni kebijakan pemerintah pusat,"tegas Rudy

Lanjut Rudy membantah, tidak ada lobi-lobi seperti BSB itu dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah penerima KPM 10 juta jiwa itu semua menerima beras 45 kilo sama jadi kami  meluruskan saja. Dan kalau kami melihat keberhasilan Dia (Danny Missy) khusus dalam sektor PKH,  harusnya dilihat dari segi dukungan Pemda Halbar terhadap PKH  sebelum beliau (Danny), program ini sudah ada

" Bahkan disebutkan dalam kampanye bahwa hanya 300 KPM itu keliru padahal 2017 itu datanya berkisar 5000 sekian  untuk di Halbar,"tepisnya

Ia menambahkan, kepada ke empat Pasangan calon (Paslon) bagi siapa saja jika dilantik menjadi Bupati Halbar kelak, agar mendukung program pusat ini sebagaimana SK Kemensos, ada dukungan dana sering minimal 5 persen dan selin itu saat ini kami sedang pemutahiran data, dan SK-B tiga Menteri yakni Kementerian Dalam Negeri, Kemenkeu, Kemensos tujuannya supaya daerah mendukung program-program dari Pusat

" Maka setiap Paslon kami harapkan agar tidak lagi mempolitisasi Bantuan-bantuan khususnya PKH karena ini program Pemerintah pusat tidak ada sangkut-pautnya dengan momen politik di Halbar,"tandasnya.(tim)