Jailolo.LegalPost.id-Kendalikan kinerja  berpemerintahan oleh unsur pejabat daerah Pemerintah Kabupaten  (Pemkab) Halmahera Barat (halbar), dari Jakarta, untuk kepentingan  mengurusi rekomondasi partai politik sebagai persyaratan pencalonan sebagai bupati dan wakil bupati Halbar periode  tahun 2020-2025, belakangan menuai sorotan publik.

Kali ini datang  dari Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Halbar, Rustam Fabanyo atas masalah tersebut.

Rustam pada wartawan di kiram coffee Rabu, 22 Juli 2020, mengakui langkah eksekutive  dan legislative saat ini  dalam kepengurusan kepentingan memburu rekomondasi partai merupakan tindakan yang bisa disebut sebagai mementingkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan rakyat.

Parahnya lagi kata Rustam, pejabat sampai berminggu dan berbulan-bulan di Jakarta hanya dalam kepengurusan rekomondasi parpol, dan ironinya belakangan publik halmahera barat disuguhkan dengan pembahasan rekomondasi parpol ditengah suasana pendemi Coronavirus Diserse 2019 (Covid-19) dengan sejumlah postingan dari pejabat daerah melalui akun facebook.

Rustam mengaku perihatin melihat kondisi daerah dalam kepemimpinan bupati  Danny Missy dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halbar Charles Richar Gustan, yang  saat ini memberi contoh atas buruknya pengelolaan sistem berpemerintahan karena semangat kebijakan kinerja diluar dari tugas pokok.

Dengan itu Rustam berharap pejabat segera kembali dan mengurusi daerah dibanding berada di jakarta dan mengendalikan kerja berpemerintahan dari luar. Karena, saat ini rakyat membutuhkan sentuhan langsung pejabat atas masalah tekhnis pelayanan.

"Masyarakat suda tidak  tahu lagi dengan daerah saat ini dengan kondisi pejabat  yang rame-rame di Jakarta dalam urusan partai politik dengan kondisi sistem kerja pelayanan birokrasi dan pengawasan DPRD yang cukup menyedihkan,"Terang dia..

Selaku ketua Apdesi, berharap contoh buruk kondisi daerah ini segera cepat disudahi. Karena, pejabat yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan masyarakat merupakan pertanda mulai rusaknya suatu daerah.(tim)