Kawal Arah Pembangunan Malut, Bappeda Paparkan Capaian 2026 dan Prioritas 2027
SOFIFI,Legalpos.id – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara memaparkan capaian pelaksanaan program dan realisasi anggaran sepanjang 2026, sekaligus menyampaikan arah kerja serta prioritas perencanaan pembangunan untuk tahun 2027.
Pemaparan tersebut disampaikan Kepala Bappeda Maluku Utara, Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Maluku Utara di Kantor DPRD Malut, Sofifi, Kamis (5/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Sarmin menjelaskan tiga aspek utama yang menjadi perhatian Bappeda, yakni pelaksanaan tugas dan fungsi, capaian kinerja serta realisasi keuangan, dan rencana kerja untuk tahun berikutnya.
Sepanjang 2026, Bappeda Malut menjalankan tiga program utama. Ketiganya meliputi Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Dari sisi kinerja, Bappeda telah menghasilkan sejumlah dokumen strategis sebagai landasan penyelenggaraan pembangunan daerah.
Dokumen tersebut antara lain Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, Perubahan RKPD 2026, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2027, fasilitasi dokumen perencanaan 10 kabupaten/kota, serta Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB/SDGs) 2026–2030.
Berbagai dokumen tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan perencanaan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berjalan selaras, terarah, dan saling mendukung.
Sarmin menegaskan, peran Bappeda tidak hanya sebatas menyusun dokumen perencanaan. Lebih dari itu, Bappeda bertugas mengawal keterpaduan arah pembangunan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan program pemerintah daerah berjalan sesuai prioritas yang telah ditetapkan.
Ke depan, tantangan Bappeda bukan hanya memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal, tetapi juga memastikan setiap anggaran yang digunakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, kualitas perencanaan, koordinasi lintas sektor, pengendalian dan evaluasi pembangunan, serta pencapaian prioritas daerah menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan program tahun 2027.
Melalui evaluasi kinerja dan pembahasan rencana kerja tersebut, Bappeda Malut diharapkan dapat memperkuat perannya dalam mengawal pembangunan daerah agar lebih terarah, terukur, dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat Maluku Utara.(*)