Tolak Perencanaan ‘Copy-Paste’, Pemprov Malut Dorong RKPD 2027 Lebih Berbasis Data dan Berdampak Nyata

SOFIFI, Legalpost.id— Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Maluku Utara, Sri Haryati Hatari, mewakili Gubernur Sherly Laos, menegaskan pentingnya perubahan pola perencanaan pembangunan daerah saat membuka Forum Lintas Perangkat Daerah (FLPD) Tahun 2026.
Forum yang diprakarsai oleh Bappeda Maluku Utara ini merupakan bagian dari rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dan digelar di Ternate, Senin (27/4/2026).
Dalam forum yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) serta perwakilan kabupaten/kota tersebut, Gubernur menekankan bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh lagi dilakukan secara “copy-paste” dari tahun sebelumnya.
“Jangan lagi ada perencanaan yang hanya menyalin program lama, tidak berbasis data, dan tidak memiliki dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Sri Haryati.
Forum ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sekaligus memastikan integrasi program pembangunan berjalan efektif.
Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar program prioritas daerah sejalan dengan kebijakan nasional serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
“Tidak boleh ada ego sektoral. Program provinsi harus terhubung dengan kabupaten/kota dan selaras dengan arah kebijakan nasional,” ujarnya.
Dalam paparannya, disampaikan tema pembangunan Maluku Utara tahun 2027, yakni percepatan pemenuhan pelayanan dasar, penguatan konektivitas, serta pengembangan wilayah ekonomi dan hilirisasi sumber daya alam.
Adapun prioritas pembangunan daerah meliputi:
• Akselerasi pemenuhan layanan dasar
• Percepatan konektivitas wilayah
• Pengembangan kawasan ekonomi dan hilirisasi sumber daya alam
• Penguatan reformasi birokrasi dan inovasi daerah
• Ketahanan sosial, budaya, dan lingkungan
Ia juga mengingatkan bahwa potensi sumber daya alam Maluku Utara yang besar serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berarti jika ketimpangan antarwilayah masih terjadi.
Menurutnya, masih terdapat persoalan mendasar di lapangan, seperti akses kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta layanan publik yang belum merata.
“Saya tidak ingin hanya melihat angka-angka indah di atas kertas, sementara masyarakat masih kesulitan mendapatkan layanan dasar,” tegasnya.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara tengah menjalankan sejumlah program prioritas, di antaranya subsidi uang komite sekolah, pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan jalan dan jembatan, jalan tani, penguatan ketahanan pangan, serta percepatan pembangunan ibu kota Sofifi.
Ia menegaskan, seluruh program tersebut harus dijalankan dengan koordinasi dan kolaborasi yang kuat agar memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
Dalam forum tersebut, ia juga menyampaikan arahan Gubernur agar seluruh OPD memperkuat kualitas perencanaan melalui pendekatan berbasis data, terukur, serta memiliki output dan outcome yang jelas.
Selain itu, prinsip perencanaan tematik, holistik, integratif, dan spasial juga harus menjadi acuan dalam setiap program pembangunan.
“Kita harus bekerja lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih transparan. Semua harus berpihak pada masyarakat,” ujarnya.
Menutup sambutannya, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun Maluku Utara yang lebih maju, adil, dan berkelanjutan.
Forum ini juga menjadi bagian dari rangkaian menuju pelaksanaan Forum Kepala Daerah dan Musrenbang Provinsi Maluku Utara yang dijadwalkan pada Mei 2026.
Dengan komitmen bersama, Pemerintah Provinsi optimistis perencanaan pembangunan ke depan akan semakin berkualitas dan mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Maluku Utara. (*)