Fraksi Hanura Walkout, Soroti Ketidakhadiran Gubernur Saat Pembahasan RAPBD 2026
SOFIFI,Legalpost.id — Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Fraksi Hanura, Iswanto ST, menjelaskan alasan pihaknya melakukan walkout dari rapat paripurna jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan RAPBD Tahun 2026 Pemprov Malut, Rabu (22/10/2025).
Menurut Iswanto, keputusan Fraksi Hanura untuk meninggalkan ruang sidang bukan tanpa alasan. Ia menegaskan bahwa pembahasan APBD seharusnya tidak hanya difokuskan pada tahap pengesahan, melainkan dimulai dari proses awal perencanaan yang matang dan transparan.
“Pembahasan APBD bukan hanya soal pengesahan. Yang harus diseriusi adalah proses awalnya, karena dari situlah arah pembangunan daerah ditentukan,” ujarnya kepada wartawan.
Ia menambahkan, sikap Fraksi Hanura merupakan bentuk akumulasi dari berbagai persoalan yang dinilai belum ditangani serius oleh pemerintah provinsi. Salah satunya, terkait kondisi keuangan daerah yang disebutnya sedang tidak baik-baik saja.
“Kita tahu, di tahun 2026 terjadi pemangkasan anggaran sebesar Rp700 hingga Rp800 miliar. Ini akan berdampak besar karena kapasitas fiskal daerah kita kecil, sehingga bisa mempengaruhi semua program pembangunan,” jelas Iswanto.
Politisi Hanura itu juga menyoroti absennya Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, dalam sejumlah rapat paripurna penting, termasuk saat pembahasan RAPBD 2026. Ia menilai, kehadiran Gubernur tidak semata bersifat formalitas, melainkan bentuk pertanggungjawaban politik kepada rakyat.
“Yang kami pertanyakan bukan sekadar soal hadir atau tidak hadir. Tapi ketika daerah sedang membahas masa depan fiskal dan arah pembangunan, Gubernur tidak ada di tempat. Ini soal keseriusan,” tegasnya.
Iswanto menambahkan, dalam situasi fiskal yang sedang terpuruk, pemerintah provinsi perlu mengambil langkah cepat dan strategis agar stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga.
“Kita semua tahu Maluku Utara masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat. Sekarang, dengan adanya pemotongan, maka otomatis akan berdampak besar pada keuangan daerah. Kita butuh treatment yang tepat dan kerja sama nyata antara DPRD dan pemerintah,” ucapnya.
Ia menegaskan, sikap walkout yang dilakukan Fraksi Hanura merupakan bentuk peringatan agar Pemprov Malut menunjukkan keseriusan dalam menata keuangan daerah dan menjaga kesejahteraan masyarakat.
“Sederhana saja, kami ingin menunjukkan bahwa DPRD harus hadir mengawal kepentingan rakyat. Tapi jika Gubernur tidak hadir dalam pembahasan sepenting ini, berarti ada yang tidak serius. Karena itu, kami memilih walkout,” pungkasnya.(*)