SOFIFI,Legalpost.id— Anggota Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Maluku Utara, Iswanto ST, melayangkan kritik tajam terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut atas keterlambatan penyampaian dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.

Kritik itu disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2026, yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, di gedung DPRD Malut, Sofifi, Selasa (14/10/2025).

Iswanto menegaskan bahwa keterlambatan tersebut sudah diprediksi sejak awal karena lemahnya koordinasi dan keseriusan Pemprov dalam menyiapkan dokumen keuangan daerah.

“Fraksi Hanura sejak awal sudah mengingatkan bahwa jika Pemprov tidak menyiapkan langkah atau treatment yang kuat, maka siklus penyusunan APBD akan terganggu. Dan hari ini terbukti, penyampaian dokumen KUA-PPAS yang terlambat menyebabkan keterlambatan luar biasa dalam pembahasan RAPBD 2026,” ujarnya.

Menurut Iswanto, penyampaian dokumen RAPBD 2026 oleh Pemprov Malut terkesan hanya formalitas tanpa keseriusan.

“Permendagri nomor 77 sudah jelas, penjelasan kepala daerah atas RAPBD harus dilakukan dalam satu paket lengkap dengan dokumennya, bukan sekadar simbolis. Tapi yang terjadi, dokumen hanya diserahkan tanpa penjelasan detail, lalu besoknya langsung diminta pandangan fraksi. Ini bukan prosedur yang sehat,” tegasnya.

Politisi Hanura itu bahkan menilai Pemprov Malut tidak menunjukkan komitmen dalam menjalankan semangat kolaborasi yang selama ini digembar-gemborkan.

“Sebelum paripurna, harusnya ada rapat Banggar dan TPAD untuk menyamakan persepsi. Tapi Sekprov malah tidak hadir dengan alasan menerima tamu. Ini kan menunjukkan bahwa pemerintah tidak menempatkan APBD sebagai prioritas utama, padahal ini menyangkut masa depan Maluku Utara,” kata Iswanto dengan nada kesal.

Selain menyoroti soal keterlambatan, Iswanto juga mengingatkan bahwa pada tahun 2026 pemerintah pusat akan memangkas Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp700 miliar lebih.

“Pemangkasan sebesar itu akan berdampak besar pada kemampuan keuangan daerah. Karena itu, Pemprov harus duduk bersama DPRD untuk mencari solusi, agar program prioritas tidak sekadar formalitas tapi benar-benar memberi dampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Fraksi Hanura, lanjut Iswanto, akan tetap konsisten mengawal agar pembahasan RAPBD dilakukan secara terbuka dan terarah.

“Kami tidak akan menyetujui sesuatu yang tidak dipahami. Karena tugas kami memastikan setiap kebijakan anggaran berpihak pada rakyat,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Iswanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah menunjukkan kepedulian dalam mengawal kebijakan anggaran.

“Terima kasih kepada teman-teman fraksi yang telah menjaga kesadaran kolektif ini. Kita harus terus mengawal pemerintah agar lebih baik ke depan, karena APBD bukan sekadar dokumen keuangan — ini adalah masa depan Maluku Utara,” pungkasnya.(*)